Terapkan Kerja dari Rumah, Begini Cara Pemprov Kaltim Awasi Kerja ASN

Kompas.com - 07/07/2021, 06:18 WIB
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Muhammad Sabani. Dok. Biro Humas Pemprov KaltimSekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Muhammad Sabani.

SAMARINDA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali memberlakukan sistem kerja dari rumah dan kantor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (6/7/2021).

Hal itu dilakukan guna menghindari penumpukan pegawai di kantor dan meminimalisir penularan Covid-19.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Muhammad Sabani mengatakan, komposisi pembagian kerja 75 persen dari rumah dan 25 persen di kantor.

"Nanti setiap unit kerja di masing-masing kedinasan mengatur pembagiannya," ungkap Sabani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kaltim Melonjak Dua Kali Lipat dalam Sepekan Terakhir

Meski sebagian besar pegawai kerja dari rumah, kata Sabani, pengawasan berupa absensi dan laporan kinerja selalu dalam kontrol kepala unit kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Walau kerja dari rumah, mereka tetap absen secara online dan diberi tugas jadi tetap terawasi," tutur Sabani.

Dikutip dari Surat Edaran (SE) Gubernur Kaltim tertanggal 6 Juli 2021 Nomor 065/3359/B.Org-TL tentang Penegasan Atas Sistem Kerja Dalam Tatatan Normal Baru, dan Pembatasan Pelaksanaan Acara Seremonial, serta Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Pemantauan dan pengawasan pegawai yang kerja dari rumah dan kantor dilakukan pimpinan unit kerja masing-masing dinas.

Pimpinan unit kerja memberikan tugas kedinasan kepada ASN yang kerja dari rumah maupun di kantor serta mengevaluasi hasil kerjanya.

Pimpinan unit kerja juga memastikan tingkat kehadiran pegawai melalui absensi online serta memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja.

"Apabila ada ASN yang tidak melaksanakan tugas kedinasan maka ada sanksi disiplin," terang Sabani.

Baca juga: Gubernur Kaltim Minta Pengawasan Pintu Masuk Bandara dan Pelabuhan Diperketat

Sanksi disiplin diatur dalam Pasal 7 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal itu memuat tiga sanksi disiplin yakni sanksi disiplin ringan berupa teguran, sanksi disiplin sedang berupa tunda kenaikan gaji dan pangkat serta sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Sabani menjelaskan, surat edaran tersebut, juga mengatur pelaksanaan kegiatan kedinasan taat protokol kesehatan serta pembatasan perjalanan dinas ke luar kota.

"Perjalanan dinas kecuali bersifat penting, itu pun harus izin atasan dari unit kerja itu. Kalau enggak hal penting, ya enggak bisa," pungkas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petani Tewas Tersambar Petir, Diketahui Setelah Traktor Berjalan Sendiri

Petani Tewas Tersambar Petir, Diketahui Setelah Traktor Berjalan Sendiri

Regional
Pelaku Jual Beli Satwa Dilindungi Lakukan Transaksi di Bawah Jembatan Suramadu

Pelaku Jual Beli Satwa Dilindungi Lakukan Transaksi di Bawah Jembatan Suramadu

Regional
TKA Asal China Ditemukan Tewas Gantung Diri di Tempat Kerjanya

TKA Asal China Ditemukan Tewas Gantung Diri di Tempat Kerjanya

Regional
Mentan: Kabupaten dan Kota di Indonesia Harus Bisa Ekspor, Itu Perintah Presiden

Mentan: Kabupaten dan Kota di Indonesia Harus Bisa Ekspor, Itu Perintah Presiden

Regional
Ditemukan 30 Pohon Ganja di Tasikmalaya, Pemiliknya Sudah 2 Kali Panen

Ditemukan 30 Pohon Ganja di Tasikmalaya, Pemiliknya Sudah 2 Kali Panen

Regional
SD, SMP dan SMA di Kota Madiun Sudah PTM, TK Tunggu Zona Hijau

SD, SMP dan SMA di Kota Madiun Sudah PTM, TK Tunggu Zona Hijau

Regional
Rachel Vennya Kabur dari Karantina, Sandiaga Uno: Proses dan Terapkan Hukum Seadil-adilnya

Rachel Vennya Kabur dari Karantina, Sandiaga Uno: Proses dan Terapkan Hukum Seadil-adilnya

Regional
Viral, Video Fenomena Awan Warna-warni di Denpasar, Ini Penjelasan BMKG

Viral, Video Fenomena Awan Warna-warni di Denpasar, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Someone Has To Die, Novel Bertema Terorisme di Indonesia Karya Warga AS

Someone Has To Die, Novel Bertema Terorisme di Indonesia Karya Warga AS

Regional
Kabupaten Puncak Jaya Berhasil Raih Opini WTP, Ini Kata Bupati

Kabupaten Puncak Jaya Berhasil Raih Opini WTP, Ini Kata Bupati

Regional
Cara Menggunakan E-Parking di Kota Medan dan Lokasi Berlaku Sistem Pembayaran Nontunai

Cara Menggunakan E-Parking di Kota Medan dan Lokasi Berlaku Sistem Pembayaran Nontunai

Regional
Selama 5 Bulan Dipenjara, Junaidi Dipaksa Mengaku Mencuri oleh Oknum Polisi

Selama 5 Bulan Dipenjara, Junaidi Dipaksa Mengaku Mencuri oleh Oknum Polisi

Regional
Teror Pinjol ke Wagub Lampung: Ingatkan Kerabat Anda Bayar Utang, Jangan Sembunyikan Maling!

Teror Pinjol ke Wagub Lampung: Ingatkan Kerabat Anda Bayar Utang, Jangan Sembunyikan Maling!

Regional
Sesaat Sebelum Menikah, Pemuda Ini Ditangkap Polisi karena Tipu Wanita dan Curi Motor

Sesaat Sebelum Menikah, Pemuda Ini Ditangkap Polisi karena Tipu Wanita dan Curi Motor

Regional
Munas Alim Ulama PPP Undang 4 Gubernur, Jajaki Dukungan Capres?

Munas Alim Ulama PPP Undang 4 Gubernur, Jajaki Dukungan Capres?

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.