Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan KH Fathur Rozi Zubair juga menyatakan hal serupa.
Menurutnya, penyekatan di Jembatan Suramadu dilakukan di kedua sisi, bukan di sisi Surabaya saja.
"Penyekatan di Suramadu bukan diskriminasi, karena penyekatan di dua sisi, yang diperiksa tidak hanya warga Madura yang akan ke Surabaya, tapi juga warga Surabaya yang akan ke Madura," kata Fathur Rozi, Jumat (18/6/2021).
Menurutnya, tes antigen yang dilakukan di pos penyekatan Jembatan Suramadu merupakan bentuk ikhtiar untuk menekan penyebaran Covid-19.
Baca juga: Massa Rusak Pagar Pembatas Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, Polisi: Akan Diproses Hukum
Hal itu dilakukan karena terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Bangkalan dan sejumlah daerah lain beberapa hari terakhir.
Ia pun meminta warga Jatim, khususnya Madura, untuk menaati dan medukung langkah pemerintah mencegah penyebaran Covid-19.
Warga, kata dia, juga harus menjalani hidup sehat dan menaati protokol kesehatan Covid-19.
"Dalam ajaran Islam, mencegah kemudaratan yang lebih besar itu wajib dilakukan," ujar dia.
Demonstrasi di Balai Kota Surabaya
Namun, masyarakat Madura tetap menginginkan Pemkot Surabaya mencabut kebijakan tes antigen di Pos Penyekatan Suramadu dan dialihkan ke tempat lain.
Demonstrasi pun tak terhindarkan.
Ratusan warga Madura yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Madura Bersatu melakukan demonstrasi di depan kantor Balai Kota Surabaya, Senin (21/6/2021).
Mereka juga membawa sejumlah poster yang bertuliskan "Madura melawan, hentikan penyekatan di Suramadu yang diskriminatif", "Kebijakan itu dibuat untuk kemaslahatan umat bukan seenak jidat", "Lakukan tes swab antigen di tempat karaoke, klub malam dan tempat hiburan lainnya di Surabaya".
Demo bertajuk 'demonstrasi akbar Madura melawan' ini menyuarakan tiga tuntutan.
1. Meminta Pemkot Surabaya menghentikan penyekatan yang diskriminatif
2. Melakukan swab antigen di tempat hiburan dan tempat kerumunan lainnya di Surabaya
3. Meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta maaf kepada warga Madura.
"Kalau Pak Wali Kota ingin melakukan swab silakan di tempat keramaian lainnya. Jika tetap kebijakan swab ini tetap berlangsung hingga 1-2 minggu ke depan maka warga Madura bukan mati karena virus Covid-19, tapi karena kelaparan tidak bisa bekerja," teriak Ahmad.
Baca juga: Demonstrasi Tolak Penyekatan, Warga: Kami Bisa Mati Bukan karena Virus tapi Kelaparan