Nekat Mudik Lebaran, ASN di Semarang Bakal Dipotong TPP 100 Persen

Kompas.com - 26/04/2021, 18:36 WIB
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAWali Kota Semarang Hendrar Prihadi

SEMARANG, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) bakal memberikan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik saat libur Lebaran 2021.

ASN yang kedapatan melanggar akan disanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 100 persen.

Hendi menyebut peraturan itu mengacu pada Surat Edaran (SE) Wali Kota Semarang No. B/1806/443/V/2021 tentang pemberlakuan karantina/isolasi bagi warga pendatang pada masa mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pengendalian Covid-19.

Baca juga: Kedapatan Mudik Lebaran, ASN di Jateng Terancam Potong Tunjangan Sampai 50 Persen

SE tersebut berisi larangan mudik atau berpergian ke luar daerah bagi warga termasuk ASN Kota Semarang yang berlaku sejak 22 April hingga 24 Mei 2021.

"SE sudah kita layangkan ke kecamatan dan kelurahan untuk memantau pergerakannya. Tidak boleh ada ASN maupun warga sekitar yang mempunyai rencana mudik. Itu harus diedukasi oleh teman-teman lurah. Saya minta untuk ngumpulin RT dan RW," jelas Hendi kepada wartawan, Senin (26/4/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hendi menegaskan, sanksi pemotongan TPP 100 persen untuk ASN tidak main-main.

"Saya sudah tetapkan pelanggaran terhadap ASN yang mudik nanti, baik dari laporan masyarakat maupun saat sidak. TPP nya potong 100 persen," tegasnya.

Kendati demikian, peraturan larangan mudik ini dapat dikecualikan jika ada kepentingan yang sangat mendesak dengan izin atasan.

"Kalau kecuali-kecuali itu pasti akan kita maklumi seperti tengok keluarga sakit dan sebagainya tapi harus ada izin," ungkap Hendi.

Baca juga: Wali Kota Salatiga Persilakan Santri dan ASN Mudik Lebaran, asalkan...

Sebelumnya, Hendi juga meminta warga pendatang yang hendak memasuki wilayah Kota Semarang pada masa larangan mudik Lebaran bakal dikarantina selama lima hari.

Peraturan tersebut berlaku apabila warga pendatang tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19.

Hendi menunjuk kepala wilayah mulai tingkat RT, RW, lurah sampai camat untuk terlibat memantau wilayahnya masing-masing.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendak Antar Makanan ke Kebun Sawit, Seorang Istri Temukan Jasad Suaminya dalam Keadaan Hangus

Hendak Antar Makanan ke Kebun Sawit, Seorang Istri Temukan Jasad Suaminya dalam Keadaan Hangus

Regional
Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Dimakamkan, Keluarga: Mohon Transparan Apa yang Terjadi

Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Dimakamkan, Keluarga: Mohon Transparan Apa yang Terjadi

Regional
Puluhan Ibu Sosialita di Makassar Tertipu Investasi Bodong Bermodus Arisan Online, Kerugian Ratusan Juta

Puluhan Ibu Sosialita di Makassar Tertipu Investasi Bodong Bermodus Arisan Online, Kerugian Ratusan Juta

Regional
Tim SAR Perpanjang Pencarian 25 ABK KM Hentri yang Hilang di Laut Maluku

Tim SAR Perpanjang Pencarian 25 ABK KM Hentri yang Hilang di Laut Maluku

Regional
KTNA Klaten Minta Pemerintah Awasi Harga Jagung di Pasaran Agar Tak Dipermainkan Kartel

KTNA Klaten Minta Pemerintah Awasi Harga Jagung di Pasaran Agar Tak Dipermainkan Kartel

Regional
Pecah Ban, Terios Berpenumpang 9 Orang Terguling di Jalan Tol Lampung, 3 Tewas, Begini Kronologinya

Pecah Ban, Terios Berpenumpang 9 Orang Terguling di Jalan Tol Lampung, 3 Tewas, Begini Kronologinya

Regional
Seorang Guru Positif Covid-19, PTM di SDN Sananwetan 3 Kota Blitar Dihentikan Sementara

Seorang Guru Positif Covid-19, PTM di SDN Sananwetan 3 Kota Blitar Dihentikan Sementara

Regional
Motif Pembobol Balai Kota Makassar karena Terdesak Biaya Nikah

Motif Pembobol Balai Kota Makassar karena Terdesak Biaya Nikah

Regional
Vaksinasi Covid-19 di Balikpapan Disebut Dikenai Tarif Rp 56.000, Ini Penjelasan Apindo

Vaksinasi Covid-19 di Balikpapan Disebut Dikenai Tarif Rp 56.000, Ini Penjelasan Apindo

Regional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Harta Kekayaan Alex Noerdin Mencapai Rp 28 M

Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Harta Kekayaan Alex Noerdin Mencapai Rp 28 M

Regional
Rugikan Negara Rp 170 Miliar, Tersangka Kasus Kredit Macet Bank Jatim Cabang Kepanjen Dijebloskan ke Penjara

Rugikan Negara Rp 170 Miliar, Tersangka Kasus Kredit Macet Bank Jatim Cabang Kepanjen Dijebloskan ke Penjara

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 16 September 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 16 September 2021

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 16 September 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 16 September 2021

Regional
Hendak Check In di Bandara YIA, Budi Bertemu Komplotan yang Menipunya dan Melapor ke Polisi

Hendak Check In di Bandara YIA, Budi Bertemu Komplotan yang Menipunya dan Melapor ke Polisi

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 16 September 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 16 September 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.