14.000 TKI Pulang ke Jatim, Gubernur: Bukan dalam Rangka Mudik

KOMPAS.com - Sekitar 14.000 pekerja migran Indonesia (PMI) dari sejumlah negara akan pulang ke Jawa Timur.

Pemprov Jatim sudah menyiapkan skema untuk menyambut para pekerja migran itu.

"Mereka, pekerja migran Indonesia pulang karena kontraknya habis di tempat kerjanya, bukan dalam rangka mudik," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai memimpin rapat koordinasi bersama pejabat Forkopimda provinsi di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, seperti dilansir dari Antara, Kamis (22/4/2021) malam.

Baca juga: Cemas, Istri Awak KRI Nenggala-402 Ini Berharap Suaminya Selamat

Rakor tersebut membahas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam persiapan menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jika tidak ada revisi data, maka jumlah yang tiba sejak Ramadhan hingga usai Idul Fitri sekitar 14.000 orang.

Sedangkan tahun lalu hanya 2.100 orang.

Khofifah berharap, bupati/wali kota menyiapkan skenario menyambut kedatangan para pekerja migran itu.

Misalnya seperti proses karantina hingga tes Covid-19 saat baru tiba.

Bagi pekerja migran yang bergejala atau hasilnya reaktif, akan dilanjutkan ke tes usap PCR.

Kemudian, menjalani proses penyembuhan di rumah sakit darurat lapangan atau rumah sakit rujukan.

Sementara bagi pekerja migran yang tidak ada gejala dan hasilnya non reaktif, maka dikembalikan ke daerah masing-masing, lalu dilanjutkan proses karantina.

Baca juga: Detik-detik KRI Nanggala-402 Hilang Kontak Saat Latihan Menembak Torpedo

"Saya minta bupati/wali kota menerima mereka di pendopo sebagai bentuk penghormatan kepada PMI. Kepala daerah juga harus mengawal bahwa PMI benar-benar warganya, hingga dipastikan menjalani karantina," kata Khofifah.

Rakor itu juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim terkait.