Cerita Korban Kekerasan Online, Konten Seksual Disebar, Dicekik hingga Mencoba Bunuh Diri

Kompas.com - 07/04/2021, 11:30 WIB
Foto ilustrasi: Kampanye mencegah pelecehan seksual. Getty ImagesFoto ilustrasi: Kampanye mencegah pelecehan seksual.
Editor Rachmawati

'UU Pornografi, membabi buta mengawasi setiap kamar'

Kasus seperti Bunga, menurut seorang kuasa hukum kasus yang menyangkut gambar intim, menunjukkan sikap semena-mena negara.

"Negara telah masuk ke kamar-kamar warga negaranya mengawasi apa yang mereka lakukan, membabi-buta menyerang secara serampangan ke siapa saja."

Itu adalah ungkapan ekspresi kekecewaan Asri Vidya terhadap UU Pornografi yang menyebabkan kliennya V, terpidana kasus video seksual di Garut, yang dia klaim sebagai korban perdagangan manusia tetapi kini justru dipenjara.

Baca juga: Sebar Foto Syur Mantan di Facebook, Pemuda di NTB Ditangkap Polisi

V divonis tiga tahun penjara karena melanggar Pasal 8 UU Pornografi yang berbunyi 'setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi'.

Asri yang membela V secara cuma-cuma atau pro bono menggugat pasal itu ke Mahkamah Konstitusi - walaupun akhirnya ditolak.

"Dia itu menikah siri saat 16 tahun, masih anak, dengan suami yang memiliki kelainan seksual dan menjadi korban perdagangan manusia, diperjualbelikan ke teman suami dan videonya dijual.

Baca juga: Video Mesum di Garut, Jadi Tersangka UU Pornografi hingga Mantan Suami Meninggal karena Sakit

"Klien saya dipersekusi dua kali, dipenjara karena dianggap jadi model pornografi padahal dia korban dan dicap pekerja seks di masyarakat," katanya.

Menurut Asri, UU Pornografi memiliki kekuasaan berlebih dan melanggar hak privasi setiap warga negara.

"Kalau suami istri berciuman lalu membuat foto atau video, kemudian mereka cerai, dan foto itu tersebar, bisa dipenjara mereka, bayangkan? Terus, siapapun bisa melapor termasuk aparat itu sendiri," katanya.

Baca juga: 5 Fakta Baru Video Mesum di Garut, Suami Jual Istri hingga Tak Sangka Jadi Viral

Setelah upayanya ditolak MK, ujar Asri, kini harapan akan aturan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual seumpama "lilin kecil yang hampir redup".

"Beban dan penyiksaan yang dialami perempuan merupakan tanggung jawab DPR sebagai pembuat UU Pornografi yang tidak memikirkan ke depan, dan tidak mendengar rakyat," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Regional
Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Regional
Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Regional
Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Regional
KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

Regional
Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Regional
Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

Regional
Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Regional
Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Regional
Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Regional
Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Regional
Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X