Cerita Korban Kekerasan Online, Konten Seksual Disebar, Dicekik hingga Mencoba Bunuh Diri

Kompas.com - 07/04/2021, 11:30 WIB
Sekelompok perempuan tengah berdemo meminta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disahkan. UGCSekelompok perempuan tengah berdemo meminta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disahkan.
Editor Rachmawati

DPR akan fokuskan RUU PKS

Ketua Panja RUU PKS DPR Willy Aditya mengatakan akan memprioritaskan pembahasan RUU PKS yang menjadi prolegnas prioritas 2021.

Alasannya, tambah Willy, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang memadai terhadap kekerasan seksual secara online, perzinahan, hubungan sejenis, perspektif aparat penegak hukum berbasis gender, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

"Dengan fokus pada perspektif terhadap korban yang selama ini dianggap tabu dalam kultur kita. Fenomena gunung es meningkat signifikan, kekerasa seksual online perlu dikhawatirkan, itu yang paling penting," katanya.

Baca juga: Mengapa Kita Membutuhkan Undang Undang untuk Melawan Kekerasan Seksual?

Terkait tudingan bahwa DPR yang paling bertangung jawab terhadap munculnya banyak perempuan yang dikrimininalisasi akibat UU Pornografi, Willy mengatakan DPR akan melakukan perbaikan melalui RUU PKS.

"Dimana nanti tumpang tindihnya dengan RUU Pornografi, UU ITE, UU Perkawinan, KUHP. Kami benar-benar akan melakukan hearing kepada publik secara komprehensif dari semua pihak," katanya yang menyebut draf usulan RUU PKS ditandatangani oleh mayoritas anggota.

Baca juga: Banyak Remaja Perempuan Tidak Sadar Jadi Korban Kekerasan Seksual

Apa tanggapan polisi?

IlustrasiKOMPAS/TOTO SIHONO Ilustrasi
Saat dikonfirmasi mengenai alasan Bunga tidak melapor ke polisi, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono meluruskan bahwa polisi sudah mempunyai aturan terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan perempuan.

"Polisi sudah mempunyai aturan bahwa dalam penanganan oleh polwan. Semua kepala yang menangani perempuan dan anak oleh polwan, ada tim trauma healing juga. Lalu, ruangan pemeriksaan berbeda dengan ruangan penyidikan lainnya," kata Argo melalui pesan singkat.

Argo mengatakan, menurut data yang dimiliki polisi, keenganan korban kekerasan seksual online melaporkan ke polisi lebih disebabkan karena rasa malu.

Baca juga: Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, DPR Dukung Pengesahan RUU PKS

"Korban enggan melapor karena malu kalau aibnya ketahuan orang, yang melakukan ada hubungan kekerabatan. Mungkin yang ditanya belum pernah lapor? Belum pernah lapor kok sudah bisa cerita?" kata Argo.

Sementara itu, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Vennetia R Dannes, belum memberikan komentar terkait upaya pemerintah dalam mengatasi peningkatan KBGS, khususnya kekerasan balasan seksual (revenge porn atau nonconsensual intimate images).

Berdasarkan survei KemenPPPA dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, sebanyak 33,4% perempuan usia 15-64 tahun Indonesia telah mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual selama hidupnya, dengan jumlah kekerasan fisik sebanyak 18,1% dan kekerasan seksual 24,2%.

Baca juga: AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

Kemudian, sebesar 42,7% kekerasan baik secara fisik dan seksual dialami oleh perempuan yang belum menikah dimana pelaku adalah pacar, teman, rekan kerja, tetangga, dan pelaku lainnya.

---------------------

Melalui layanan psikologi SEJIWA, KemenPPPA memberikan pendampingan bagi para perempuan dan anak terdampak Covid-19, seperti perempuan korban KDRT, perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus, perempuan pekerja migran, perempuan disabilitas, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Masyarakat dapat konsultasi dengan tenaga psikolog melalui hotline 119 ext. 8 yang juga merujuk kepada hotline unit pengaduan Kementerian PPPA (0821-2575-1234/0811-1922-911) atau melalui situs pengaduan.

Anda juga dapat melaporkan kasus yang Anda alami sendiri atau yang Anda saksikan kepada LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan melalui situs pengaduan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Regional
Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Regional
Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Regional
Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Regional
KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

Regional
Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Regional
Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

Regional
Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Regional
Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Regional
Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Regional
Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Regional
Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X