Dilantik Faida Awal Februari, Plt Dirut PDP Dicopot Plh Bupati Jember, Ini Alasannya...

JEMBER, KOMPAS.com – Plh bupati Jember Hadi Sulistyo mengganti Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, Arif Wicaksono. Padahal, Arif Wicaksono baru dilantik pada 5 Februari 2021.

Pelantikan Arif dipimpin Bupati Jember saat itu, Faida.

Keputusan pencopotan Arif diambil setelah karyawan PDP menolak pengangkatannya karena dinilai bermasalah.

Sebagai gantinya, Plh Bupati Jember memperpanjang jabatan Dirut PDP yang lama, Harianto.

“Kondisi PDP tidak bisa bayar listrik dan menggaji pegawai di bulan ini,” kata Sekretaris Daerah Mirfano usai rapat dengar pendapat dengan komisi C DPRD Jember Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Kronologi Kasus BCA Salah Transfer Rp 51 Juta, Ardi Dipenjara karena Pakai Uang yang Belum Tentu Haknya

Untuk itu, perlu Dirut yang bisa mengurusi masalah yang sedang terjadi di PDP. Karena ditolak karyawan, Arif tak dapat mendapat menjalankan tugasnya.

Pemkab Jember sudah mengkaji agar masalah di PDP bisa diselesaikan. Salah satu upaya, mencari pemimpin yang memiliki otoritas mengeluarkan anggaran.

PDP bukan tak mampu membayar listrik dan gaji karyawan karena anggarannya tersedia. Hanya saja, proses pencairan dana tak bisa dilakukan Plt Dirut PDP Kahyangan.

Salah satu opsi yang muncul yakni kekosongan Dirut PDP diisi oleh Dewan Pengawas (Dewas) secara bersamaan. Kemudian Dewas menunjuk salah satu pejabat direksi untuk memegang otorisasi anggaran.

“Ini secara aturan sulit dan belum. Opsi ini tidak kami pilih,” terang dia.

Akhirnya, pihaknya memilih opsi kedua, yakni memperpanjang jabatan dirut lama.

Namun, tugasnya hanya menangani operasional perusahaan, menyusun rencana kerja anggaran perusahaan, menyelesaikan LPJ, serta melakukan audit independen atas kinerjanya.

Sementara itu, Ketua komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menambahkan, Dewas PDP Kahyangan sudah memberikan masukan dan kajian yang benar.

Baca juga: Soal Cagub yang Didukung PSI di Pilkada DKI, Giring: Yang Pasti Bukan Pak Anies Baswedan

“Dirut lama belum memberikan laporan pertanggungjawaban, sehingga diperpanjang oleh bupati,” tutur dia.

Selain itu, Dirut lama tersebut juga harus membuat laporan tahunan, laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya pada bupati nanti.

“Kalau tidak diperpanjang, Dirut ini tidak bertanggung jawab nanti,” jelas polisiti Nasdem ini.