30 Tahun Menunggak Sampai Ditegur PN, Pemkot Padang Bersikukuh Tak Mau Bayar Ganti Rugi Tanah Kakek Tua

Kompas.com - 20/01/2021, 11:54 WIB
Kakek tua Abdul Wahab (80) memperlihatkan berkas gugatannya yang memang di MA, namun ganti rugi tanahnya belum juga dibayarkan Pemkot Padang selama puluhan tahun. KOMPAS.com/PERDANA PUTRAKakek tua Abdul Wahab (80) memperlihatkan berkas gugatannya yang memang di MA, namun ganti rugi tanahnya belum juga dibayarkan Pemkot Padang selama puluhan tahun.

PADANG, KOMPAS.com - Kendati sudah mendapatkan aanmaning (peringatan) kedua untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (PK MA), namun Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat belum membayarkan ganti rugi tanah warga senilai Rp 2.471.000.000 atas nama Abdul Wahab (80).

Dalam aanmaning sekaligus mediasi kedua, Selasa (19/1/2021) yang mempertemukan antara tergugat Pemkot Padang dengan Penggugat Abdul Wahab, Pemkot Padang tetap bersikukuh meminta pengukuran kembali tanah  tersebut.

"Kita tetap minta untuk diukur kembali tanah tersebut sebelum dibayarkan," kata Kabag Hukum Pemkot Padang Yopi Krislova yang dihubungi Kompas.com, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Cerita Wahab, 30 Tahun Perjuangkan Ganti Rugi Tanah Miliknya, Rp 2,4 M Belum Dibayar oleh Pemkot Padang

Alasan Pemkot: harus diukur kembali

Yopi menyebutkan pengukuran tanah itu harus dilakukan oleh Abdul Wahab sebagai penggugat dan kalau sudah selesai serta sesuai dengan angka 4.942 meter persegi seperti yang digugat maka Pemkot Padang segera menganggarkan pembayarannya.

"Mereka yang harus mengukur. Pemkot tidak ada dana untuk melakukan itu," kata Yopi.

Sementara itu Abdul Wahab menolak melakukan pengukuran kembali karena tanah itu sudah jelas dan dalam putusan PK MA tidak diperintahkan diukur kembali.

Baca juga: Sudah Kalah di MA, Pemkot Padang Belum Juga Bayar Ganti Rugi Tanah Warga

Alasan Abdul: dalam PK MA tak ada pengukuran kembali

Malahan menurut Wahab, jika dilakukan pengukuran kembali tentu akan bisa menimbulkan masalah baru.

"Dalam putusan MA itu sudah jelas diperintahkan membayar. Tidak ada diminta ukur kembali," kata Wahab.

Wahab menyebut pihaknya sudah lelah meminta haknya. Mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi MA hingga PK MA, pihaknya memenangi gugatan.

"Saya sudah capek. Uang sudah habis mengurusnya bolak balik pengadilan tapi belum juga dibayarkan. Anak dan kemenakan sudah tidak sabar, saya takut mereka nanti memblokir jalan By Pass yang tanahnya belum dibayar," kata Wahab.

Baca juga: Kisah Kakek Abdul, 30 Tahun Menanti Tanahnya Diganti Rugi Pemkot Padang, Putusan PK MA Seolah Tak Berarti

 

PN Padang sampai tegur Pemkot Padang

Sebelumnya, Ketua Pengadilan Negeri Padang, Yoserizal sebagai eksekutor pelaksanaan putusan MA itu menyebutkan pihaknya sudah mengeluarkan aanmaning atau teguran kepada Pemkot Padang untuk segera melakukan putusan PK Mahkamah Agung.

Yoserizal mengakui Pemkot Padang sebagai tergugat mengajukan keberatan terhadap objek perkara yang dianggapnya belum jelas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Regional
Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Regional
Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Regional
Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Regional
Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Regional
Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Regional
Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X