Kisah Kakek Abdul, 30 Tahun Menanti Tanahnya Diganti Rugi Pemkot Padang, Putusan PK MA Seolah Tak Berarti

Kompas.com - 14/01/2021, 10:49 WIB
Abdul Wahab (80) mencari keadilan soal tanahnya yang tak segera diganti rugi oleh Pemkot Padang, padahal diambil untuk jalan By Pass. Ia memperlihatkan berkas tanahnya yang belum diganti rugi Pemkot Padang, Kamis (14/01/2021). KOMPAS.com/PERDANA PUTRAAbdul Wahab (80) mencari keadilan soal tanahnya yang tak segera diganti rugi oleh Pemkot Padang, padahal diambil untuk jalan By Pass. Ia memperlihatkan berkas tanahnya yang belum diganti rugi Pemkot Padang, Kamis (14/01/2021).

PADANG, KOMPAS.com - Sudah hampir 30 tahun, seorang kakek bernama Abdul Wahab (80), warga Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat menunggu ganti rugi atas tanahnya yang dipakai negara untuk pembuatan Jalan By Pass.

Sejak tahun 1991, hingga sekarang Pemerintah Kota Padang belum juga mengganti tanah konsolidasi senilai Rp 2.471.000.000 itu.

Padahal, putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung sudah keluar pada 4 Oktober 2019 lalu dengan nomor 136.PK/Pdt/2019.

Dalam putusan PK itu, Pemerintah Kota Padang diminta membayar ganti rugi atas tanah Abdul Wahab.

Baca juga: Duduk Perkara Anggota TNI Menangis di Depan Mapolres Pematangsiantar, Tuntut Keadilan bagi Anaknya

Sudah ada putusan MA, tapi ganti rugi tak juga dibayarkan...

Pengajuan eksekusi sejak putusan kasasi di MA telah diajukan, namun tidak juga dibayarkan Pemkot Padang.

Setelah menang saat PK di MA, Abdul Wahab kembali mengajukan eksekusi tapi hingga sekarang biaya ganti rugi tanahnya belum juga dibayarkan.

"Saya harus bagaimana lagi. Harusnya kalau sudah PK kan tidak ada lagi upaya hukum. Eksekusi harus dilaksanakan," kata Abdul Wahab kepada Kompas.com, Rabu (13/1/2021).

Abdul Wahab menyebut Pemkot Padang beralasan tanahnya yang kena proyek Jalan By Pass tersebut mesti diukur, karena sebelumnya tidak diukur.

Baca juga: Gaji ASN Pemkot Padang Mengalami Keterlambatan, Ini Penyebabnya

Alasan Pemkot Padang tak masuk akal...

"Saya heran alasannya tanah harus diukur. Keputusan pengadilan sudah jelas. Luas tanah saya itu 4.942 meter persegi. Di PN Padang saya menggugat dan menang, kemudian Pemkot Padang banding hingga PK semuanya saya menang. Jadi kenapa belum juga dibayarkan," kata Abdul Wahab.

Menurut Wahab, mulai putusan dari PN hingga PK Mahkamah Agung tidak ada perintah yang menyebutkan tanah tersebut harus diukur kembali.

"Tidak ada perintah diukur kembali. Putusannya jelas tergugat harus membayar ganti rugi tanah saya," kata Wahab.

Baca juga: Ganti Rugi Tol Japek II Selatan Terlalu Murah, Warga Karawang Blokade Jalan

Berawal dari Proyek By Pass 1991

Wahab bercerita pada tahun 1991, dibuatlah proyek jalan By Pass dari Padang Pariaman hingga Teluk Bayur.

Proyek itu melintasi tanah milik diri Abdul Wahab.

Sebagai warga negara yang baik, Wahab mendukung proyek itu dan bahkan memberikan tanahnya sebanyak 30 persen dari total yang kena secara cuma-cuma.

"Sisanya tentu saya minta ganti rugi. Ada 4.942 meter yang belum diganti ini yang hingga sekarang belum dibayarkan," kata Wahab.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepekan Terakhir, Gunung Merapi Keluarkan 128 Kali Guguran Lava Pijar

Sepekan Terakhir, Gunung Merapi Keluarkan 128 Kali Guguran Lava Pijar

Regional
Diperkosa Kenalan Facebook, Seorang Siswi SMP Ditinggalkan Dalam Kebun

Diperkosa Kenalan Facebook, Seorang Siswi SMP Ditinggalkan Dalam Kebun

Regional
Melanggar Jam Malam, Kafe dan Rumah Makan di Kota Malang Dikenai Sanksi

Melanggar Jam Malam, Kafe dan Rumah Makan di Kota Malang Dikenai Sanksi

Regional
Viral di Medsos, Fenomena Awan Arcus Terlihat di Langit Bandara YIA Kulon Progo

Viral di Medsos, Fenomena Awan Arcus Terlihat di Langit Bandara YIA Kulon Progo

Regional
Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Keluarga Pilot Afwan: Kami Ikhlas

Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Keluarga Pilot Afwan: Kami Ikhlas

Regional
Gubernur Sulsel Siapkan Rumah Sakit untuk Rawat Korban Gempa Sulbar

Gubernur Sulsel Siapkan Rumah Sakit untuk Rawat Korban Gempa Sulbar

Regional
Tenaga Kesehatan di Daerah 3T di Maluku Dibolehkan Gunakan Dana Kesehatan untuk Urusan Vaksinasi

Tenaga Kesehatan di Daerah 3T di Maluku Dibolehkan Gunakan Dana Kesehatan untuk Urusan Vaksinasi

Regional
Seorang Mahasiswi Diperkosa lalu Ditinggal di Arena MTQ Tengah Malam

Seorang Mahasiswi Diperkosa lalu Ditinggal di Arena MTQ Tengah Malam

Regional
Gerebek 2 Pabrik Miras di Banyumas, Polisi Amankan 365 Liter Tuak

Gerebek 2 Pabrik Miras di Banyumas, Polisi Amankan 365 Liter Tuak

Regional
Wali Kota Palembang usai Disuntik Vaksin Covid-19: Saya Jadi Lebih Sehat

Wali Kota Palembang usai Disuntik Vaksin Covid-19: Saya Jadi Lebih Sehat

Regional
Terlibat Penipuan Rp 100 Juta dan Jadi Buronan, Wanita Ini Ditangkap

Terlibat Penipuan Rp 100 Juta dan Jadi Buronan, Wanita Ini Ditangkap

Regional
Mengenang Masa Kecil Bagian I: Nangis Pingin Dibeliin Sepeda dan Domba

Mengenang Masa Kecil Bagian I: Nangis Pingin Dibeliin Sepeda dan Domba

Regional
60.000 Warga Terima BST Rp 300.000 Selama PPKM di Badung

60.000 Warga Terima BST Rp 300.000 Selama PPKM di Badung

Regional
600 Rumah Terendam Banjir, Wali Kota Banjarmasin Tetapkan Status Darurat Bencana

600 Rumah Terendam Banjir, Wali Kota Banjarmasin Tetapkan Status Darurat Bencana

Regional
Namanya Dicatut untuk Menipu, Bupati Purbalingga Lapor Polisi

Namanya Dicatut untuk Menipu, Bupati Purbalingga Lapor Polisi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X