Kisah Kakek Abdul, 30 Tahun Menanti Tanahnya Diganti Rugi Pemkot Padang, Putusan PK MA Seolah Tak Berarti

Kompas.com - 14/01/2021, 10:49 WIB
Abdul Wahab (80) mencari keadilan soal tanahnya yang tak segera diganti rugi oleh Pemkot Padang, padahal diambil untuk jalan By Pass. Ia memperlihatkan berkas tanahnya yang belum diganti rugi Pemkot Padang, Kamis (14/01/2021). KOMPAS.com/PERDANA PUTRAAbdul Wahab (80) mencari keadilan soal tanahnya yang tak segera diganti rugi oleh Pemkot Padang, padahal diambil untuk jalan By Pass. Ia memperlihatkan berkas tanahnya yang belum diganti rugi Pemkot Padang, Kamis (14/01/2021).

PADANG, KOMPAS.com - Sudah hampir 30 tahun, seorang kakek bernama Abdul Wahab (80), warga Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat menunggu ganti rugi atas tanahnya yang dipakai negara untuk pembuatan Jalan By Pass.

Sejak tahun 1991, hingga sekarang Pemerintah Kota Padang belum juga mengganti tanah konsolidasi senilai Rp 2.471.000.000 itu.

Padahal, putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung sudah keluar pada 4 Oktober 2019 lalu dengan nomor 136.PK/Pdt/2019.

Dalam putusan PK itu, Pemerintah Kota Padang diminta membayar ganti rugi atas tanah Abdul Wahab.

Baca juga: Duduk Perkara Anggota TNI Menangis di Depan Mapolres Pematangsiantar, Tuntut Keadilan bagi Anaknya

Sudah ada putusan MA, tapi ganti rugi tak juga dibayarkan...

Pengajuan eksekusi sejak putusan kasasi di MA telah diajukan, namun tidak juga dibayarkan Pemkot Padang.

Setelah menang saat PK di MA, Abdul Wahab kembali mengajukan eksekusi tapi hingga sekarang biaya ganti rugi tanahnya belum juga dibayarkan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya harus bagaimana lagi. Harusnya kalau sudah PK kan tidak ada lagi upaya hukum. Eksekusi harus dilaksanakan," kata Abdul Wahab kepada Kompas.com, Rabu (13/1/2021).

Abdul Wahab menyebut Pemkot Padang beralasan tanahnya yang kena proyek Jalan By Pass tersebut mesti diukur, karena sebelumnya tidak diukur.

Baca juga: Gaji ASN Pemkot Padang Mengalami Keterlambatan, Ini Penyebabnya

Alasan Pemkot Padang tak masuk akal...

"Saya heran alasannya tanah harus diukur. Keputusan pengadilan sudah jelas. Luas tanah saya itu 4.942 meter persegi. Di PN Padang saya menggugat dan menang, kemudian Pemkot Padang banding hingga PK semuanya saya menang. Jadi kenapa belum juga dibayarkan," kata Abdul Wahab.

Menurut Wahab, mulai putusan dari PN hingga PK Mahkamah Agung tidak ada perintah yang menyebutkan tanah tersebut harus diukur kembali.

"Tidak ada perintah diukur kembali. Putusannya jelas tergugat harus membayar ganti rugi tanah saya," kata Wahab.

Baca juga: Ganti Rugi Tol Japek II Selatan Terlalu Murah, Warga Karawang Blokade Jalan

Berawal dari Proyek By Pass 1991

Wahab bercerita pada tahun 1991, dibuatlah proyek jalan By Pass dari Padang Pariaman hingga Teluk Bayur.

Proyek itu melintasi tanah milik diri Abdul Wahab.

Sebagai warga negara yang baik, Wahab mendukung proyek itu dan bahkan memberikan tanahnya sebanyak 30 persen dari total yang kena secara cuma-cuma.

"Sisanya tentu saya minta ganti rugi. Ada 4.942 meter yang belum diganti ini yang hingga sekarang belum dibayarkan," kata Wahab.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X