Nelayan Jatigede Tolak Penertiban KJA, 1.000 Warga Terancam Menganggur

Kompas.com - 27/11/2020, 12:25 WIB
Ribuan nelayan KJA di Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat menolak rencana penertiban yang akan dilakukan Satpol PP Sumedang, Sabtu (28/11/2020) besok. AAM AMINULLAH/KOMPAS.com KOMPAS.COM/AAM AMINULLAHRibuan nelayan KJA di Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat menolak rencana penertiban yang akan dilakukan Satpol PP Sumedang, Sabtu (28/11/2020) besok. AAM AMINULLAH/KOMPAS.com

SUMEDANG, KOMPAS.com - Nelayan keramba jaring apung (KJA) Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menolak rencana Pemkab Sumedang menertibkan tempat budidaya ikan di wilayah perairan Waduk Jatigede.

Rencananya, penertiban KJA dilaksanakan Satpol PP Sumedang dibantu unsur TNI/Polri pada Sabtu (28/11/2020) besok.

Ketua Aliansi Masyarakat Waduk Jatigede (AMWJ) Mahmudin mengatakan, menolak adanya rencana penertiban KJA tersebut dan meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penertiban tersebut.

Penolakan terhadap rencana penertiban KJA ini, kata Mahmudin, merupakan aspirasi dari warga dampak Waduk Jatigede.

Baca juga: Geliat Wisata Sumedang, Naik Bus Tampomas Bisa Ziarah ke Makam Marongge hingga Waduk Jatigede

Meliputi wilayah Kecamatan Darmaraja, Wado, Jatigede, Jatinunggal, dan Cisitu, yang kini beraktivitas budidaya ikan KJA.

"Ada 1.000 warga (terdampak Jatigede) yang kini mengandalkan pendapatan dari budidaya KJA. Kalau KJA ditertibkan, ini tentunya akan memutus pendapatan ekonomi kami yang berusaha di KJA," ujar Mahmudin kepada Kompas.com di Kecamatan Darmaraja, Jumat (27/11/2020).

Mahmudin menuturkan, reaksi nelayan KJA ini berawal dari beredarnya surat dari Satpol PP Sumedang terkait rencana penertiban KJA di wilayah perairan Waduk Jatigede.

Mahmudin menyebutkan, melalui AMWJ, nelayan KJA juga telah berupaya melayangkan surat keberatan terkait penertiban KJA ini kepada bupati Sumedang sebanyak dua kali, tapi tidak direspons.

Selain itu, kata Mahmudin, pihaknya juga telah melakukan langkah persuasif dengan menemui sejumlah unsur terkait.

Seperti pemerintah kecamatan hingga DPRD Sumedang untuk bisa memberikan kebijakan bagi para pelaku KJA.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Risalianus, Ayah Ibunya Lumpuh, Sepulang Sekolah Dia Berkebun untuk Hidupi Keluarga

Kisah Risalianus, Ayah Ibunya Lumpuh, Sepulang Sekolah Dia Berkebun untuk Hidupi Keluarga

Regional
Cerita Mantan Kades di Cianjur, Gelapkan Dana Desa 332 Juta untuk Bayar Utang Pribadi

Cerita Mantan Kades di Cianjur, Gelapkan Dana Desa 332 Juta untuk Bayar Utang Pribadi

Regional
Diduga Cemburu, Seorang Mahasiswa Gantung Diri Pakai Jilbab di Kos, Ini Ceritanya

Diduga Cemburu, Seorang Mahasiswa Gantung Diri Pakai Jilbab di Kos, Ini Ceritanya

Regional
Jumat Ini, Cellica dan Aep Dilantik Langsung oleh Ridwan Kamil

Jumat Ini, Cellica dan Aep Dilantik Langsung oleh Ridwan Kamil

Regional
Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih Dilantik Besok, Undangan Terbatas

Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih Dilantik Besok, Undangan Terbatas

Regional
Prokes Super Ketat Pelantikan Kepala Daerah di Jatim, Wajib Tinggal di Surabaya

Prokes Super Ketat Pelantikan Kepala Daerah di Jatim, Wajib Tinggal di Surabaya

Regional
Sekda Samarinda: Kami Tidak Keluarkan Izin Kerumunan, Perkawinan dan Lainnya

Sekda Samarinda: Kami Tidak Keluarkan Izin Kerumunan, Perkawinan dan Lainnya

Regional
Tragedi Longsor di Tambang Emas Ilegal Parigi Moutong, Ini Faktanya

Tragedi Longsor di Tambang Emas Ilegal Parigi Moutong, Ini Faktanya

Regional
Hari Tanpa Bayangan di Bali Terjadi 26 dan 27 Februari, Ini Penjelasan BMKG

Hari Tanpa Bayangan di Bali Terjadi 26 dan 27 Februari, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Suami Curi Ponsel Istri karena Korban Sering Rebutan dengan Anaknya, Rancang Skenario Maling

Suami Curi Ponsel Istri karena Korban Sering Rebutan dengan Anaknya, Rancang Skenario Maling

Regional
Pelantikan 3 Kepala Daerah di Bangka Belitung Akan Digelar secara Tatap Muka

Pelantikan 3 Kepala Daerah di Bangka Belitung Akan Digelar secara Tatap Muka

Regional
Mobil Mewah Dedi Mulyadi Rusak Parah karena Ditenggelamkan, Direparasi oleh Montir Lulusan SD

Mobil Mewah Dedi Mulyadi Rusak Parah karena Ditenggelamkan, Direparasi oleh Montir Lulusan SD

Regional
Update Covid-19 di Riau, Bertambah 111 Kasus, 2 Orang Meninggal

Update Covid-19 di Riau, Bertambah 111 Kasus, 2 Orang Meninggal

Regional
Kamis Ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kepri Dilantik

Kamis Ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kepri Dilantik

Regional
136 Napi dan 16 Petugas di Tenggarong Positif Covid-19 Diduga karena Lapas Over Kapasitas

136 Napi dan 16 Petugas di Tenggarong Positif Covid-19 Diduga karena Lapas Over Kapasitas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X