Pengacara dari MUI Bela Ketua KAMI Medan yang Ditangkap Terkait Demo Rusuh

Kompas.com - 13/10/2020, 15:34 WIB
Koordinator Litigasi Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia (Ladui MUI) Sumatera Utara, Faisal menyebut penangkapan dan penahanan Hairi Amri yang disebut sebagai Ketua KAMI Medan,  dianggap tidak sesuai hukum. Karena itu, kuasa hukum Hairi Amri akan mengajukan praperadilan dan menuntut agar kliennya dilepaskan secara hukum. KOMPAS.COM/DEWANTOROKoordinator Litigasi Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia (Ladui MUI) Sumatera Utara, Faisal menyebut penangkapan dan penahanan Hairi Amri yang disebut sebagai Ketua KAMI Medan, dianggap tidak sesuai hukum. Karena itu, kuasa hukum Hairi Amri akan mengajukan praperadilan dan menuntut agar kliennya dilepaskan secara hukum.

MEDAN, KOMPAS.com - Penangkapan dan penahanan Hairi Amri, ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan, dianggap tidak sesuai hukum.

Karena itu, kuasa hukum Hairi Amri akan mengajukan praperadilan dan menuntut agar kliennya dilepaskan secara hukum. 

Koordinator Litigasi Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia (Ladui MUI) Sumatera Utara, Faisal mengatakan, pihaknya melakukan pendampingan setelah pihak keluarga Hairi Amri datang mengadukan penangkapan Hairi Amri.

Dijelaskannya, Hairi ditangkap saat ada demo buruh menolak UU Cipta Kerja, Jumat (9/10/2020). Ia ditangkap seusai shalat ashar saat memberikan air mineral kepada pendemo. 

"Tapi setelah proses pendampingan, ternyata yang bersangkutan ini disangkakan dengan melanggar UU ITE," katanya, Selasa (13/10/2020) siang di Medan.  

Baca juga: Buntut Unjuk Rasa Rusuh, Polisi Tangkap Ketua KAMI Medan

Dia menyayangkan penangkapan Hairi Amri dengan jeratan UU ITE.

Menurutnya, Hairi Amri ditangkap saat aksi demo, tetapi pasal yang disangkakan adalah UU ITE. Hal tersebut dinilai belum sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Yang kita kaget, saat melakukan pemeriksaan di pihak kepolisian, ditangkap di saat demo, tapi yang disangkakan UU ITE, kita masih bingung korelasinya di mana," ujarnya. 

Saat ini, pihaknya sedang mengkaji dan menganalisis untuk mengajukan praperadilan (prapid) untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan Hairi Amri.

"Harapannya kalau seandainya secara formal tidak sah penangkapan itu, maka tersangka wajib dilepaskan secara hukum. Menurut kita, penangkapan itu tidak sah," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X