Saat Tersangka Pencabulan Anak Dilantik Jadi Plt Bupati Buton Utara

Kompas.com - 30/09/2020, 06:36 WIB
Ilustrasi keadilan bagi korban perkosaan anak perempuan. DAVIES SURYA/BBCIlustrasi keadilan bagi korban perkosaan anak perempuan.
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi terkait pengangkatan tersangka kekerasan seksual terhadap anak menjadi pejabat sementara bupati Buton Utara, di tengah laporan lebih dari 100 kekerasan seksual melibatkan pejabat publik.

Langkah pengangkatan Ramadio menjadi bupati di kabupaten Sulawesi Tenggara itu, menurut Komnas perempuan dan pendamping korban dari Yayasan Lambu Ina, merupakan perilaku diskriminatif dan impunitas pejabat publik yang terjerat kasus hukum.

Pemerintah kabupaten tidak berkomentar banyak namun Kementerian Dalam Negeri menilai keputusan itu telah sesuai dengan undang-undang peraturan pemerintah daerah.

Baca juga: Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018 hingga awal 2020 telah terjadi 115 kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik.

Komnas Perempuan dan Yayasan Lambu Ina juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penahanan terhadap Ramadio yang hingga kini masih bebas padahal telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 Desember 2019 lalu.

Dalam kasus tersebut, tante korban, TB, yang didakwa sebagai perantara atau mucikari antara korban dan tersangka Ramadio, telah divonis enam tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Raha, dan diperberat menjadi sembilan tahun oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Wakil Bupati Buton Utara Tersangka Pencabulan Anak, Diduga Lewat Muncikari hingga Dipecat dari Ketua DPD II Golkar

Kepala Humas Pemkab Buton Utara, Asrif Atmin mengatakan kasus Ramadio adalah masalah pribadi dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tidak mau terlibat didalamnya.

Kemendagri menjelaskan keputusan pengangkatan Ramadio telah sesuai dengan UU Pemerintah Daerah, yaitu ketika kepala daerah berhalangan tetap maka otomatis akan diserahkan kepada wakil bupati sebagai pelaksana tugas.

Ditambah lagi, Kemendagri tidak dapat mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung.

Kemendagri akan turun tangan jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, yaitu di saat Ramadio telah ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan.

Baca juga: Jadi Tersangka Pencabulan Anak, Wakil Bupati Buton Utara Dipecat dari Ketua DPD II Golkar

Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018 hingga awal 2020 telah terjadi 115 kekerasan seksual kepada perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Dari jumlah itu, 26 kasus dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN), 20 kasus oleh oknum polisi, 16 kasus oleh oknum guru dan 12 kasus oleh oknum militer.

Lebih luas dari itu, kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan terjadi peningkatan 65% dari tahun 2018 sebesar 1.417 kasus menjadi 2.341 kasus pada tahun 2019.

Baca juga: Ini Alasan Wakil Bupati Buton Utara Jadi Tersangka

Diskriminasi dan impunitas pada pejabat publik

Ilustrasi pencabulanTHINKSTOCK Ilustrasi pencabulan
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, penanganan kasus dugaan tindak pidana eksploitasi seksual anak yang kini hampir satu tahun dengan tersangka Ramadio menunjukan "perlakuan diskriminatif penegakan hukum dan impunitas" bagi pejabat publik.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar, Pemkab Sidoarjo Pasang CCTV

Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar, Pemkab Sidoarjo Pasang CCTV

Regional
Debat Pilkada Wonogiri, Paslon Harjo Soroti soal Investasi

Debat Pilkada Wonogiri, Paslon Harjo Soroti soal Investasi

Regional
Dicekoki Pacar Miras hingga Mabuk, Gadis di Bawah Umur Dicabuli 5 Temannya

Dicekoki Pacar Miras hingga Mabuk, Gadis di Bawah Umur Dicabuli 5 Temannya

Regional
Pelajar yang Jadi Tersangka Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jember Dibebaskan

Pelajar yang Jadi Tersangka Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jember Dibebaskan

Regional
Gelar Sekolah Tatap Muka, Disdikpora Bantul Tunggu Izin Bupati dan Orangtua

Gelar Sekolah Tatap Muka, Disdikpora Bantul Tunggu Izin Bupati dan Orangtua

Regional
Jengah dengan Pandemi, Emak-emak Petani Ciptakan Batik Tulis Bermotif Corona

Jengah dengan Pandemi, Emak-emak Petani Ciptakan Batik Tulis Bermotif Corona

Regional
Kronologi KKB Serang Pasukan TNI yang Sedang Patroli di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Kronologi KKB Serang Pasukan TNI yang Sedang Patroli di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Regional
Pasien Covid-19 Meninggal di Salatiga Bertambah, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan

Pasien Covid-19 Meninggal di Salatiga Bertambah, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan

Regional
Kondisi 3 Prajurit TNI yang Terluka dalam Kontak Senjata dengan KKB di Nduga

Kondisi 3 Prajurit TNI yang Terluka dalam Kontak Senjata dengan KKB di Nduga

Regional
Kata BPOM Soal Uji Klinis Vaksin Covid-19: Dalam Sebulan Aspek Khasiatnya Hasilnya Baik

Kata BPOM Soal Uji Klinis Vaksin Covid-19: Dalam Sebulan Aspek Khasiatnya Hasilnya Baik

Regional
Kontak Senjata TNI dengan KKB di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Kontak Senjata TNI dengan KKB di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Regional
Mayoritas Wali Murid Ingin Sekolah Dibuka Kembali, Ini Sikap Wali Kota Probolinggo...

Mayoritas Wali Murid Ingin Sekolah Dibuka Kembali, Ini Sikap Wali Kota Probolinggo...

Regional
3 Petugas Tracing Dinkes Jember Positif Covid-19, Kantor Ditutup

3 Petugas Tracing Dinkes Jember Positif Covid-19, Kantor Ditutup

Regional
Di Tengah Pandemi Covid-19, Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Menonjol di Sulteng

Di Tengah Pandemi Covid-19, Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Menonjol di Sulteng

Regional
Calon Bupati Bantul Dipanggil Bawaslu, Terkait Video Bagi-bagi Uang

Calon Bupati Bantul Dipanggil Bawaslu, Terkait Video Bagi-bagi Uang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X