Saat Tersangka Pencabulan Anak Dilantik Jadi Plt Bupati Buton Utara

Kompas.com - 30/09/2020, 06:36 WIB
Ilustrasi keadilan bagi korban perkosaan anak perempuan. DAVIES SURYA/BBCIlustrasi keadilan bagi korban perkosaan anak perempuan.
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi terkait pengangkatan tersangka kekerasan seksual terhadap anak menjadi pejabat sementara bupati Buton Utara, di tengah laporan lebih dari 100 kekerasan seksual melibatkan pejabat publik.

Langkah pengangkatan Ramadio menjadi bupati di kabupaten Sulawesi Tenggara itu, menurut Komnas perempuan dan pendamping korban dari Yayasan Lambu Ina, merupakan perilaku diskriminatif dan impunitas pejabat publik yang terjerat kasus hukum.

Pemerintah kabupaten tidak berkomentar banyak namun Kementerian Dalam Negeri menilai keputusan itu telah sesuai dengan undang-undang peraturan pemerintah daerah.

Baca juga: Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018 hingga awal 2020 telah terjadi 115 kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik.

Komnas Perempuan dan Yayasan Lambu Ina juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penahanan terhadap Ramadio yang hingga kini masih bebas padahal telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 Desember 2019 lalu.

Dalam kasus tersebut, tante korban, TB, yang didakwa sebagai perantara atau mucikari antara korban dan tersangka Ramadio, telah divonis enam tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Raha, dan diperberat menjadi sembilan tahun oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Wakil Bupati Buton Utara Tersangka Pencabulan Anak, Diduga Lewat Muncikari hingga Dipecat dari Ketua DPD II Golkar

Kepala Humas Pemkab Buton Utara, Asrif Atmin mengatakan kasus Ramadio adalah masalah pribadi dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tidak mau terlibat didalamnya.

Kemendagri menjelaskan keputusan pengangkatan Ramadio telah sesuai dengan UU Pemerintah Daerah, yaitu ketika kepala daerah berhalangan tetap maka otomatis akan diserahkan kepada wakil bupati sebagai pelaksana tugas.

Ditambah lagi, Kemendagri tidak dapat mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung.

Kemendagri akan turun tangan jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, yaitu di saat Ramadio telah ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan.

Baca juga: Jadi Tersangka Pencabulan Anak, Wakil Bupati Buton Utara Dipecat dari Ketua DPD II Golkar

Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018 hingga awal 2020 telah terjadi 115 kekerasan seksual kepada perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Dari jumlah itu, 26 kasus dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN), 20 kasus oleh oknum polisi, 16 kasus oleh oknum guru dan 12 kasus oleh oknum militer.

Lebih luas dari itu, kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan terjadi peningkatan 65% dari tahun 2018 sebesar 1.417 kasus menjadi 2.341 kasus pada tahun 2019.

Baca juga: Ini Alasan Wakil Bupati Buton Utara Jadi Tersangka

Diskriminasi dan impunitas pada pejabat publik

Ilustrasi pencabulanTHINKSTOCK Ilustrasi pencabulan
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, penanganan kasus dugaan tindak pidana eksploitasi seksual anak yang kini hampir satu tahun dengan tersangka Ramadio menunjukan "perlakuan diskriminatif penegakan hukum dan impunitas" bagi pejabat publik.

"Ada pengistimewaan dan impunitas kepada kepala daerah ketika terjerat kasus hukum karena untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan perlu izin dari Mendagri [kabupaten- kota] dan presiden [gubernur]," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, Selasa (29//9/2020).

"Dan menunjukan diskriminasi juga, tidak ada persamaan di muka hukum. Bagaimana satu tersangka [TB] sudah dipidana, tapi terduga pelaku yang melakukan eksploitasi tidak ditahan bahkan kini menjabat sebagai Plt," tambah Siti.

Baca juga: Polisi Tetapkan Wakil Bupati Buton Utara Tersangka Pencabulan Anak

Pasal 90 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan memerlukan persetujuan tertulis dari presiden dan menteri (Menteri Dalam Negeri).

Aturan itu, kata Siti Aminah, yang menjadi penghalang dilakukannya penahanan.

"Untuk itu kami minta Mendagri turun tangan dengan melakukan evaluasi pengangkatan Plt dan mengeluarkan izin tertulis kepada penegak hukum sehingga penahanan bisa dilakukan."

"Kami khawatir jika menjabat Plt maka tersangka memiliki kekuatan yang lebih untuk menggunakan relasi jaringan kekuasaan dalam menjauhkan pemenuhan keadilan bagi korban," kata Siti Aminah.

Baca juga: Pelaku Pencabulan Anak Tiri 10 Kali: Tolong Jaga Anakku, Jangan Seperti Aku

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra juga menyayangkan apa yang ia sebut "perlakuan khusus" kepada Ramadio karena berangkat dari kasus-kasus lain, aparat penegak hukum selalu melakukan penahanan dengan segera kepada terduga pelaku kekerasan seksual anak, apalagi ancaman pidananya di atas lima tahun penjara.

"Ini mencederai perjuangan perlindungan anak di Indonesia. Kalau hanya masalah teknis administratif tentu itu bisa diselesaikan."

"Siapa pun yang cukup bukti harus ditahan, jangan kasus ini menjadi preseden buruk dengan adanya perlakukan khusus bagi pelaku ketika berasal dari pejabat publik," kata Jasra.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Maza mengukuhkan Ramadio sebagai Plt bupati Buton Utara, Jumat (25/09), karena Bupati Abu Hasan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 mendatang.

Baca juga: Pencabulan Anak oleh Pejabat Gereja di Depok: Cerita Orangtua Depresi, Minta Ikut Direhablitasi

Dampak berlapis diderita korban

Ilustrasi kekerasan seksual. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Ilustrasi kekerasan seksual.
Pendamping korban EV, dari Yayasan Lambu Ina, Yustina Fendrita mengatakan, berlarutnya proses hukum terhadap terduga Ramadio menyebabkan korban menerima dampak berlapis.

"Proses sudah hampir setahun, pelaku tidak ditahan, justru mendapat hak istimewa menghirup udara bebas, dan mendapat fasilitas dari negara dan hak istimewa sebagai pejabat, sementara korban semakin berlapis penderitannya," kata Yustina.

Yustina mengatakan penderitaan berlapis yang dialami korban yaitu, kekerasan seksual dan trauma berkepanjangan yang sulit dipulihkan. Kemudian, korban juga mendapatkan sanksi dan stigmatisasi sosial dari beberapa masyarakat karena dianggap sebagai penebar aib komunitas.

Baca juga: Gunakan Kuasa, Pendeta di Surabaya Cabuli Jemaatnya Selama 6 Tahun, Ini Penjelasannya

"Korban di-bully di sekolah sehingga berhenti sekolah, tokoh adat sekitar memaksa korban menikah tapi korban menolak sehingga sempat terusir dari kampung halamannya," kata Yustina.

Menurut Yustina, polisi telah melimpahkan berkas tersangka Ramadio ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Pemkab Buton Utara: Itu masalah pribadi

Kepala Humas Pemkab Buton Utara, Asrif Atmin mengatakan kasus Ramadio adalah masalah pribadi. Pemkab Buton Utara tidak mau masuk dan terlibat di dalamnya.

"Iya, kalau masalah ini tidak bisa saya sampaikan Pak, karena memang itu urusan pribadi pak. Ya urusan pribadi," kata Asrif Atmin kepada wartawan BBC News Indonesia, Selasa (29/9/2020) sore.

"Saya juga tidak terlalu masuk ke situ. Perkembangan (kasus) itu biasa-biasa Pak, karena urusan pidana atau apa," lanjutnya.

Baca juga: Korban Pencabulan Siswa SMA di Purwokerto Bertambah, Total Ada 10 Anak

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulawesi Tenggara Kamari yang dihubungi, tiba-tiba menutup telepon setelah ditanya terkait kasus tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Aries Elfatar mengatakan kasus tersangka Ramadio telah tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum Kejari Muna.

"Silakan konfirmasi kepada mereka," tambah Aries.

Baca juga: Kasus Dugaan Pencabulan, Pendeta HL Dituntut 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Kemendagri: Keputusan Plt sesuai UU Pemda

Ilustrasi pilkadaKOMPAS/TOTO SIHONO Ilustrasi pilkada
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, menilai keputusan melantik Ramadio sebagai Plt Bupati Buton Utara sudah sesuai dengan UU Pemerintah Daerah.

"Di UU Pemda khususnya Pasal 65, ketika bupati berhalangan tetap maka menjadi hak privilege dari wakil bupati untuk naik otomatis menjadi Plt," kata Kastorius.

Terkait dengan status tersangka Ramadio, Kastorius mengatakan, masih diperbolehkan oleh UU untuk menjabat sebagai Plt.

Baca juga: Pelaku Cabul ke Anak Laki-laki di Cianjur Ternyata Pernah Jadi Korban Pencabulan

"Kecuali yang bersangkutan ditahan dan menjadi terdakwa, maka tidak boleh diangkat. Kita tidak bisa mencampuradukkan aturan hak yang melekat diatur UU dalam sistem pemerintahan daerah dengan kasus hukum.

"Jika kemudian yang bersangkutan ditahan atau menjadi terdakwa dan terjadi kekosongan jabatan, maka di situ kami [Kemendagri] masuk," kata Kastorius



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disuntik Vaksin Covid-19, Bupati Pati: Tidak Sakit Kok, Malah Dokternya yang Keringetan

Disuntik Vaksin Covid-19, Bupati Pati: Tidak Sakit Kok, Malah Dokternya yang Keringetan

Regional
Tewas Tertimpa Batu Saat Longsor di Kupang, Pasutri Ini Baru 3 Bulan Menikah

Tewas Tertimpa Batu Saat Longsor di Kupang, Pasutri Ini Baru 3 Bulan Menikah

Regional
Pasien Covid-19 Terus Bertambah, Seluruh RS Swasta di Wonogiri Wajib Sediakan Ruang Isolasi Perawatan

Pasien Covid-19 Terus Bertambah, Seluruh RS Swasta di Wonogiri Wajib Sediakan Ruang Isolasi Perawatan

Regional
Berteduh di Bawah Jembatan Saat Hujan Deras, 2 Pemancing Tewas Terseret Banjir

Berteduh di Bawah Jembatan Saat Hujan Deras, 2 Pemancing Tewas Terseret Banjir

Regional
Tren Covid-19 di Pangandaran Naik, Pemkab Siapkan Bekas SD untuk Rawat Pasien

Tren Covid-19 di Pangandaran Naik, Pemkab Siapkan Bekas SD untuk Rawat Pasien

Regional
Hilang Semalaman, Bocah 12 Tahun Ditemukan Tewas di Sendang

Hilang Semalaman, Bocah 12 Tahun Ditemukan Tewas di Sendang

Regional
Tabrakan Kapal di Alur Pelayaran Barat Surabaya, Tim Selam Diterjunkan Cari 5 ABK yang Hilang

Tabrakan Kapal di Alur Pelayaran Barat Surabaya, Tim Selam Diterjunkan Cari 5 ABK yang Hilang

Regional
Kabar Ada yang Meninggal Setelah Divaksin, Bupati Cilacap: Hoaks, Tidak Ada Itu

Kabar Ada yang Meninggal Setelah Divaksin, Bupati Cilacap: Hoaks, Tidak Ada Itu

Regional
Kecelakaan di Alur Pelayaran Barat Surabaya, Tug Boat Mitra Jaya XIX Ditemukan di Perairan Madura

Kecelakaan di Alur Pelayaran Barat Surabaya, Tug Boat Mitra Jaya XIX Ditemukan di Perairan Madura

Regional
Penambahan Kasus Covid-19 di Banten Pecah Rekor, Kota Serang Jadi Zona Merah

Penambahan Kasus Covid-19 di Banten Pecah Rekor, Kota Serang Jadi Zona Merah

Regional
Gubernur Banten Perpanjang PPKM Tangerang Raya hingga 8 Februari 2021

Gubernur Banten Perpanjang PPKM Tangerang Raya hingga 8 Februari 2021

Regional
Sempat Tertunda karena Darah Tinggi, Bupati Brebes Divaksin Covid-19 Usai Istirahat 4 Jam

Sempat Tertunda karena Darah Tinggi, Bupati Brebes Divaksin Covid-19 Usai Istirahat 4 Jam

Regional
Jajal Mobil Listrik, Emil Dardak: Nyaman, Seperti Mengendarai Mobil Bahan Bakar Fosil

Jajal Mobil Listrik, Emil Dardak: Nyaman, Seperti Mengendarai Mobil Bahan Bakar Fosil

Regional
4 Hari Setelah Disuntik Vaksin, Kadis Kesehatan Mataram Terkonfirmasi Positif Covid-19

4 Hari Setelah Disuntik Vaksin, Kadis Kesehatan Mataram Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Viral Foto Ikan Paus Ukuran 7 Meter Terdampar di Perairan Ogan Komering Ilir

Viral Foto Ikan Paus Ukuran 7 Meter Terdampar di Perairan Ogan Komering Ilir

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X