Walhi dan Nelayan Kodingareng Ajak Gubernur Sulsel Dialog soal Tambang Pasir

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan telah menyelesaikan hasil kajian terkait dampak buruk tambang pasir laut terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo, Makassar. 

Terkait penyelesaian kajian tersebut, organisasi yang bergerak di bidang lingkungan ini pun menagih janji Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah untuk berdialog dengan warga yang terkena dampak tambang itu.

Ketua Tim Kajian WALHI Sulsel Slamet Riadi mengatakan, hasil kajian tersebut menunjukkan dampak yang sangat serius bagi masyarakat terutama perempuan di Pulau Kodingareng.

Baca juga: Setelah Lepas Nelayan yang Ditangkap, Polisi Masuki Pulau Kodingareng

Riadi pun menyatakan, kajian ini sebagai jawaban tantangan Nurdin Abdullah yang sebelumnya mengatakan tambang pasir di wilayah tangkap nelayan Kodingareng tidak berdampak buruk bagi ekosistem laut.

"Sekarang kami telah menyelesaikan kajian ini. Oleh karena itu kami pun meminta Gubernur Sulsel memenuhi janjinya untuk berdialog dengan para nelayan dan perempuan yang menolak tambang pasir laut PT Boskalis" ujar Slamet dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (23/9/2020).

Humas Pemprov Sulsel Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah

Saat ini, Walhi sedang mengkaji dokumen lingkungan perusahaan pemilik konsesi tambang pasir tersebut.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan timnya, dalam dokumen konsesi itu ada banyak dampak-dampak yang terjadi yang tidak dijelaskan.

Hasil kajian tambang yang pasir yang diduga adanya pelanggaran perizinan juga diungkapkan Jatam dan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.

Baca juga: Satu Nelayan di Makassar Ditangkap Terkait Kasus Dugaan Perobekan Uang

Dia pun mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan pelanggaran tersebut dan menghentikan upaya kriminalisasi yang diberikan kepada nelayan yang menolak tambang.

"Dari kajian awal teman-teman koalisi, sangat jelas adanya dugaan tindak pidana korupsi dan monopoli usaha. Artinya Boskalis selama ini menambang di konsesi yang diduga melawan hukum," kata Riadi.

Sementara itu istri salah satu nelayan Kodingareng Lompo Zakia turut angkat bicara.

Dia mengatakan bila Nurdin Abdullah enggan menemui Walhi, setidaknya dia harus menemui warga Pulau Kodingareng yang merasakan imbas buruk dari proyek tambang pasir tersebut.

"Setidaknya pak gubernur bersedia membuat dialog terbuka dengan nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng," ujar Zakia, Rabu siang.

Zakia menegaskan bahwa apa yang diperjuangkan para nelayan dan warga Kodingareng merupakan perjuangan dari hati mereka.

Baca juga: Saat Ibu-ibu Nelayan Protes Kapal Keruk di Tengah Laut, Perahu Ditabrak Speedboat Polisi dan Nyaris Jatuh

Dia mengatakan, Walhi sama sekali tidak pernah memprovokasi warga untuk menolak tambang pasir laut itu.

"Saya rasa informasi yang bapak dapatkan sangat keliru. Dengan adanya pendampingan dari Aliansi Selamatkan pesisir (ASP), warga khususnya nelayan merasa terbantu untuk mempertahankan wilayah tangkapnya dari aktivitas penambangan," kata Nurdin.

Hal senada juga diungkapkan Suwadi, nelayan yang tinggal di Pulau Kodingareng.

Dia meminta Nurdin Abdullah mendatangi nelayan dan bersedia berdialog agar mengetahui secara pasti masalah yang dihadapi nelayan. 

Baca juga: Polisi Tangkap 7 Nelayan dan 3 Mahasiswa Makassar yang Tolak Penambangan Pasir Laut

Dia sangat berharap Nurdin Abdullah menghentikan penambangan di wilayah perairan Sangkarrang tersebut.

"Saya berharap sekali gubernur dibukakan pintu hatinya sehingga mau bicara dengan kami-kami para nelayan di Pulau Kodingareng, karena kami juga rakyat Sulawesi Selatan," kata Suwadi. 

Selama tujuh bulan sejak aktivitas tambang dilakukan, Suwadi mengatakan, para nelayan merasa sangat terpuruk karena kerap kali pulang dengan tangan kosong.

Pasalnya, saat ini air laut di wilayah tangkapnya menjadi keruh dengan ombak yang tinggi imbas dari tambang kapal milik PT Boskalis.

"Jadi tolong hentikan penambangan pasir di wilayah tangkap kami," ujar dia. 

Baca juga: 6 Aktivitas Menarik di Pantai Boom Banyuwangi, Bisa Foto Aktivitas Nelayan Hingga Beli Ikan Segar

Perempuan Kodingareng lainnya, Sita (24) juga menagih janji Gubernur Sulawesi Selatan yang sebelumnya mengatakan 'tidak akan ke mana-mana' bila didatangi nelayan. 

Pernyataan gubernur ini, kata Sita kontras mengingat para nelayan yang kerap kali demo di kantor gubernur tidak pernah ditemui langsung oleh mantan Bupati Bantaeng tersebut.

"Kalau pak gubernur tidak mau datang di pulau menemui dan berdiskusi dengan kami, hentikan tambang pasir. Jika pak gubernur tidak mau hentikan tambang, kami akan mendatangi kantor bapak untuk menyampaikan dampak yang kami rasakan selama ini," kata Sita.