Tak Indahkan Panggilan DPRD Jember, Kepala BPKAD Menghilang Saat Disidak

Mirfano memastikan teknis pemberhentian gaji Bupati Jember akan diatur oleh BPKAD.

Sebelum diberitakan, Komisi C DPRD Jember meminta mengundang Kepala BPKAD, asisten administrasi Pemkab Jember dan Bank Jatim.

Tujuannya untuk menanyakan terkait penerapan pemberhentian gaji Bupati Jember.

Hal itu seiring dengan sanksi administratif yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Timur.

Baca juga: Bupati Jember Tak Risau dengan Sanksi dari Khofifah: Saya Biasa Jadi Pejuang Sosial

Yakni tidak dibayarkannya hak-hak keuangan bupati, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.

Selain itu, juga honorarium dan biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Alasan sanksi diberikan karena keterlambatan bupati Jember dalam proses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Jember tahun anggaran 2020.