Kompas.com - 09/09/2020, 15:56 WIB
Sejumlah tenaga honorer puskesmas mengikuti audiensi mempertanyakan nasib mereka dengan DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Tegal, di kantor DPRD setempat, Selasa (8/9/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiSejumlah tenaga honorer puskesmas mengikuti audiensi mempertanyakan nasib mereka dengan DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Tegal, di kantor DPRD setempat, Selasa (8/9/2020)

TEGAL, KOMPAS.com - DPRD Kota Tegal mendesak pemerintah setempat segera merespons aspirasi tenaga honorer puskesmas yang belum mendapatkan upah yang layak.

Padahal mereka sudah bekerja ekstra di tengah pandemi Covid-19.

"Kami mendorong pemkot bisa merespons cepat. Mudah-mudahan ada standarisasi upah. Karena mereka punya keahlian. Termasuk risiko kerja yang tinggi di tengah pandemi sebagai garda terdepan," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Kerja Ekstra Saat Pandemi, Tenaga Honorer Puskesmas di Kota Tegal Tuntut Upah Layak

Menurut Zaenal, jika tidak segera dicarikan solusi dikhawatirkan berimbas pada pelayanan puskesmas tidak maksimal.

"Jangan dinafikan sumbangsih mereka selama ini dalam bekerja. Apalagi mereka sudah lama bekerja sehingga pelayanan puskesmas bisa maksimal," pungkasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Enny Yuningsih menambahkan, sudah selayaknya honorer puskesmas mendapat upah layak sesuai upah minimum kota (UMK) Kota Tegal sebesar Rp 1,9 juta.

"Dalam rapat kerja Komisi I dengan tim standarisasi Kota Tegal, komisi I memperjuangkan dan mengupayakan untuk standarisasi pegawai nonPNS, termasuk staf pendukung atau yang lain agar sejajar dengan UMK," kata Enny.

Enny berharap tak hanya honorer puskesmas, namun semua honorer atau pegawai non-PNS di lingkungan Pemkot Tegal bisa lebih sejahtera.

"Pegawai non-PNS juga agar lebih sejahtera," kata Enny.

Baca juga: 6 Bulan Pandemi, Guru Honorer di Pamekasan Masih Menanti Bantuan Covid-19

Menurut Enny, dalam menentukan standarisasi upah, Pemkot Tegal hendaknya melihat beban kerja serta profesionalitas pegawai.

"Tujuannya untuk lebih mengapresiasi terhadap kinerja pegawai non-PNS," kata dia.

Meski demikian, Enny meminta agar honorer puskesmas tetap bersabar dan bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat.

"Kami mohon kesabaran karena semua ini harus melalui mekanisme yang sedang diupayakan melalui Pemkot," pungkas Enny.

Asisten 1 Setda Pemkot Tegal Imam Badarudin mengatakan, mereka yang semula sebagai pegawai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Puskesmas sejak tahun 2015 kini berubah statusnya menjadi supporting staff di bawah Dinas Kesehatan sejak 1 Mei 2020.

"Kalau di dinkes tidak ada jasa pelayanan. Namun kita sedang menyusun standarisasi. Di nota dinas dari dinkes sudah maju, nanti tinggal dibahas. Agar honor ada kenaikan," kata dia.

Baca juga: 3.137 Guru Honorer di Kota Semarang Belum Terima Subsidi Gaji

Dikatakannya, terkait permohonan prioritas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hal itu di luar kewenangan Pemkot Tegal.

"Untuk masalah prioritas PPPK saya tidak bisa menjawab. Karena ketentuan dari pusat," kata dia.

Imam menyayangkan, tindakan honorer puskesmas yang langsung mengadu ke DPRD Kota Tegal tanpa ke internal pemkot terlebih dahulu.

"Ada hierarki, untuk melatih disiplin kalau bisa mengadu ke internal dulu. Kalau di internal tidak bisa menyelesaikan, monggo kalau mau ke DPRD," pungkas Imam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X