Kompas.com - 09/09/2020, 15:56 WIB
Sejumlah tenaga honorer puskesmas mengikuti audiensi mempertanyakan nasib mereka dengan DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Tegal, di kantor DPRD setempat, Selasa (8/9/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiSejumlah tenaga honorer puskesmas mengikuti audiensi mempertanyakan nasib mereka dengan DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Tegal, di kantor DPRD setempat, Selasa (8/9/2020)

TEGAL, KOMPAS.com - DPRD Kota Tegal mendesak pemerintah setempat segera merespons aspirasi tenaga honorer puskesmas yang belum mendapatkan upah yang layak.

Padahal mereka sudah bekerja ekstra di tengah pandemi Covid-19.

"Kami mendorong pemkot bisa merespons cepat. Mudah-mudahan ada standarisasi upah. Karena mereka punya keahlian. Termasuk risiko kerja yang tinggi di tengah pandemi sebagai garda terdepan," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Kerja Ekstra Saat Pandemi, Tenaga Honorer Puskesmas di Kota Tegal Tuntut Upah Layak

Menurut Zaenal, jika tidak segera dicarikan solusi dikhawatirkan berimbas pada pelayanan puskesmas tidak maksimal.

"Jangan dinafikan sumbangsih mereka selama ini dalam bekerja. Apalagi mereka sudah lama bekerja sehingga pelayanan puskesmas bisa maksimal," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Enny Yuningsih menambahkan, sudah selayaknya honorer puskesmas mendapat upah layak sesuai upah minimum kota (UMK) Kota Tegal sebesar Rp 1,9 juta.

"Dalam rapat kerja Komisi I dengan tim standarisasi Kota Tegal, komisi I memperjuangkan dan mengupayakan untuk standarisasi pegawai nonPNS, termasuk staf pendukung atau yang lain agar sejajar dengan UMK," kata Enny.

Enny berharap tak hanya honorer puskesmas, namun semua honorer atau pegawai non-PNS di lingkungan Pemkot Tegal bisa lebih sejahtera.

"Pegawai non-PNS juga agar lebih sejahtera," kata Enny.

Baca juga: 6 Bulan Pandemi, Guru Honorer di Pamekasan Masih Menanti Bantuan Covid-19

Menurut Enny, dalam menentukan standarisasi upah, Pemkot Tegal hendaknya melihat beban kerja serta profesionalitas pegawai.

"Tujuannya untuk lebih mengapresiasi terhadap kinerja pegawai non-PNS," kata dia.

Meski demikian, Enny meminta agar honorer puskesmas tetap bersabar dan bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat.

"Kami mohon kesabaran karena semua ini harus melalui mekanisme yang sedang diupayakan melalui Pemkot," pungkas Enny.

Asisten 1 Setda Pemkot Tegal Imam Badarudin mengatakan, mereka yang semula sebagai pegawai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Puskesmas sejak tahun 2015 kini berubah statusnya menjadi supporting staff di bawah Dinas Kesehatan sejak 1 Mei 2020.

"Kalau di dinkes tidak ada jasa pelayanan. Namun kita sedang menyusun standarisasi. Di nota dinas dari dinkes sudah maju, nanti tinggal dibahas. Agar honor ada kenaikan," kata dia.

Baca juga: 3.137 Guru Honorer di Kota Semarang Belum Terima Subsidi Gaji

Dikatakannya, terkait permohonan prioritas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hal itu di luar kewenangan Pemkot Tegal.

"Untuk masalah prioritas PPPK saya tidak bisa menjawab. Karena ketentuan dari pusat," kata dia.

Imam menyayangkan, tindakan honorer puskesmas yang langsung mengadu ke DPRD Kota Tegal tanpa ke internal pemkot terlebih dahulu.

"Ada hierarki, untuk melatih disiplin kalau bisa mengadu ke internal dulu. Kalau di internal tidak bisa menyelesaikan, monggo kalau mau ke DPRD," pungkas Imam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X