Pemkot Surabaya Persoalkan Beda Data Covid-19, Pemprov Jatim: Enggak Mungkin, Dosa, Ngawur Ae

KOMPAS.com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) Heru Tjahjono menampik pernyataan Pemkot Surabaya yang menyebut ada selisih angka dari data kasus Covid-19 yang mereka keluarkan.

Heru mengatakan, data milik Pemprov Jatim telah sesuai dengan kondisi dan laporan yang masuk dengan didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Kami tidak mungkin mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan lapangan, (bisa) berdosa," ujar Heru saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Jatim, dikutip dari Surya, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Viral, Video Dokter Gigi di Surabaya Stres di Jalanan Tanpa Busana, Ini Penjelasan IDI

Heru yang juga Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim menjelaskan, pihaknya tak mungkin menyampaikan informasi ke publik yang diragukan validitasnya.

Sebelum dipublikasikan, semua data sudah diolah bersama pakar.

Ia mengakui memang ada kemungkinan soal salah input data, Namun, hal itu segera dimutakhirkan.

Dalam data update kasus yang disampaikan setiap hari, beberapa catatan kecil tertera jika ada revisi.

"(Ada) yang sakitnya di Sidoarjo, asal (KTP-nya) Surabaya, begitu juga sebaliknya. Nah, itu sudah di-clear-kan. Prinsipnya, enggak mungkinlah, sebab urusannya dengan orang mati, (bisa) dosa, ngawur ae, berdosa," ujar dia.

Pada masa pandemi ini, kata dia, penanganan Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama.

Baca juga: Beredar Kabar PSBB Surabaya Kembali Digelar, Pemprov Jatim: Belum Ada Permintaan

Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat.

Bila data tersebut salah atau tidak sesuai fakta, akan sangat berbahaya.

Mengingat data menjadi acuan untuk tim gugus tugas pusat memberikan kebijakan seperti bantuan kepada Jatim.

Karenanya sebelum mempublikasikan update kasus Covid-19 Jatim, pihaknya meneliti secara detail data tersebut.