Pemkot Surabaya Persoalkan Beda Data Covid-19, Pemprov Jatim: Enggak Mungkin, Dosa, Ngawur Ae

Heru mengatakan, data milik Pemprov Jatim telah sesuai dengan kondisi dan laporan yang masuk dengan didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Kami tidak mungkin mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan lapangan, (bisa) berdosa," ujar Heru saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Jatim, dikutip dari Surya, Kamis (18/6/2020).

Heru yang juga Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim menjelaskan, pihaknya tak mungkin menyampaikan informasi ke publik yang diragukan validitasnya.

Sebelum dipublikasikan, semua data sudah diolah bersama pakar.

Ia mengakui memang ada kemungkinan soal salah input data, Namun, hal itu segera dimutakhirkan.

Dalam data update kasus yang disampaikan setiap hari, beberapa catatan kecil tertera jika ada revisi.

"(Ada) yang sakitnya di Sidoarjo, asal (KTP-nya) Surabaya, begitu juga sebaliknya. Nah, itu sudah di-clear-kan. Prinsipnya, enggak mungkinlah, sebab urusannya dengan orang mati, (bisa) dosa, ngawur ae, berdosa," ujar dia.

Pada masa pandemi ini, kata dia, penanganan Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama.

Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat.

Bila data tersebut salah atau tidak sesuai fakta, akan sangat berbahaya.

Mengingat data menjadi acuan untuk tim gugus tugas pusat memberikan kebijakan seperti bantuan kepada Jatim.

Karenanya sebelum mempublikasikan update kasus Covid-19 Jatim, pihaknya meneliti secara detail data tersebut.

Termasuk mengolahnya dari laporan 38 dinkes kabupaten/kota se-Jatim hingga data Gugus Tugas Pusat yang notabene dari Kemenkes dan BNPB.

"Selain mencari, ada laporan dari dinas kabupaten/kota, dan kita ngecek juga. Kita dibantu BNPB, ada dari dinas dan sebagainya, dan ndak mungkin (menampilkan tidak valid). Sekali lagi nggak mungkin, ini adalah perang kita dengan Covid-19," ujar dia.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya mempertanyakan data kasus Covid-19 yang dikeluarkan Pemprov Jatim.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, ditemukan perbedaan data yang dikeluarkan Pemprov Jatim dengan data yang ada di lapangan.

"Pernah saya dapat angka 280 confirm dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek dan lihat (lapangan) ternyata (sisanya) itu bukan orang Surabaya," kata Feny, sapaan akrab Febria Rachmanita.

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul: Pemkot Surabaya Persoalkan Data Covid-19, Pemprov Jatim: Nggak Mungkin Tidak Sesuai, Bisa Dosa