Kompas.com - 10/06/2020, 21:21 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

SUMEDANG, KOMPAS.com - Sejumlah calon kepala desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 25 Oktober 2020 mendatang.

Pilkades serentak tahun 2020 di Kabupaten Sumedang seharusnya telah dilaksanakan pada 8 April 2020.

Akan tetapi, karena pandemi Covid-19, pelaksanaannya ditunda hingga waktu yang belum ditetapkan.

Wacana pelaksanaan Pilkades pada 25 Oktober 2020 sendiri diketahui para calon kepala desa setelah mereka menerima foto draf Jadwal Lanjutan Tahapan Pilkades Serentak Gelombang III, yang tersebar melalui WhatsApp grup.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Mendagri Sarankan Pilkades Serentak Ditunda

Dalam draft tersebut, tetulis tahapan lanjutan Pilkades serentak akan dimulai pada 6 Oktober 2020.

Tahapan Pilkades yang akan dilaksanakan di 88 desa di Kabupaten Sumedang ini akan diawali dengan Pengumuman dan Pencatatan Data Tambahan Pemilih yang akan dilakukan Panitia Pilkades di tiap desa.

Sedangkan untuk waktu pelaksanaannya, dalam draf tersebut tercantum akan dilaksanakan pada 25 Oktober 2020.

Biaya kampanye bengkak

Salah seorang calon kepala desa di Desa Haurgombong Kecamatan Pamulihan, Suryadi mengatakan, wacana pelaksanaan Pilkades pada bulan Oktober ini pun ditolak para calon kepala desa.

Alasannya, waktu pelaksanaannya terlalu lama sehingga akan menguras energi dan membuat biaya kampanye para calon kepala desa akan lebih membengkak.

"Informasi ini menyebar luas kami para calon kepala desa menerima informasinya. Jika bulan Oktober terlalu lama. Kalau bisa jangan terlalu mundur waktunya," ujar Suryadi kepada Kompas.com di Sumedang, Rabu (10/6/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, 6 Kecamatan di Sumedang Diisolasi, Pilkades Ditunda

Suryadi menuturkan, Sumedang saat ini sudah memberlakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan fasilitas umum, pariwisata, hingga pusat ekonomi warga sudah mulai dibuka.

"Jika akses ekonomi, pariwisata dan layanan umum lainnya sudah dibuka dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan. Kenapa pelaksanaan Pilkades harus lebih banyak pertimbangan?" tanya Suryadi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X