Kompas.com - 18/05/2020, 21:12 WIB
Salah satu orang dari kelompok massa bernama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI berhasil merangsek masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSalah satu orang dari kelompok massa bernama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI berhasil merangsek masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK.

AMBON, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama BPKP Perwakilan Provinsi Maluku mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyiapkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk percepatan penanganan Covid-19 secara valid.

“Terkait DTKS, masih banyak pemda yang lalai, seharusnya di-update dua kali dalam satu tahun. Hal ini menjadi penting karena saat ini dibutuhkan untuk percepatan penanganan Covid-19,” ujar Kepala Koordinator Wilayah VII KPK Adlinsyah Nasution, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (18/5/2020).

KPK dan dan BPKP perwakilan Maluku mengingatkan Pemprov Maluku mengenai hal tersebut saat menggelar rapat koordinasi pemantauan penyaluran dana penanganan Covid-19 yang dilakukan melalui telekonferensi zoom webinar.

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang menyampaikan komitmen Pemprov Maluku untuk tertib anggaran, tepat guna, tepat sasaran, tepat administrasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Imbau Masyarakat Shalat Id di Rumah, Ini Alasan Gubernur Maluku

Dia mengaku hari ini telah dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov Maluku, Inspektorat dan BPKP Perwakilan dalam rangka memberi rasa aman bagi para pelaksana pada OPD yang bertugas membantu penanganan Covid-19.

“Dengan besarnya anggaran penanganan Covid-19 ini ditambah proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang di luar prosedur normal, kami sangat mengharapkan pendampingan dari Inspektorat dan BPKP Perwakilan dalam masa ini, sehingga tahun depan apabila ada pemeriksaan tidak menjadi masalah yang serius,” kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Rizal Suhaili, menyampaikan bahwa selama masa pandemi BPKP telah membantu pemerintah daerah dalam penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial.

BPKP juga mencatat beberapa hal terkait langkah-langkah dalam penanganan Covid-19 di Maluku.

Meski begitu, Rizal mengakui bahwa pihaknya sejauh ini belum mendapat data kewilayahan di Provinsi Maluku.

“Berapa identifikasi kebutuhan belanja dalam rangka penanganan kesehatannya seperti, tidak ada data berapa kebutuhan masker se-Provinsi Maluku, sehingga tidak bisa dihitung berapa jumlah yang bisa di-cover oleh pusat dan berapa yang harus Pemda Maluku adakan,” kata Rizal.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X