KPK Ingatkan Pemprov Maluku Sediakan Data Valid Penanganan Covid-19

Dia juga menambahkan, terkait rencana belanja kebutuhan alat kesehatan, BPKP belum menerima RAB dari seluruh gugus tugas di wilayah Provinsi Maluku.

Sehingga BPKP belum bisa melakukan pengawalan dari sisi review terkait anggaran penanganan Covid-19.

Baca juga: Tambah 9, Jumlah Positif Covid-19 di Maluku Jadi 116 Kasus

Padahal, menurutnya, telah ada kegiatan yang bersifat belanja pengadaan melalui penyedia.

“Itu pun informasi yang kami peroleh belum utuh, baru sebagian. Belum tahu kuantitasnya, nilainya, dan informasi lainnya yang akurat yang dapat kami sampaikan secara detil,” terang dia.

Rizal mengingatkan, pentingnya data penerima bantuan untuk menghindari duplikasi.

Saat ini, dari 12 pemerintah daerah, tercatat baru 8 kabupaten/kota yang menyerahkan data.

“Di Maluku ada sekitar 185.000 KK yang membutuhkan bantuan, setelah dicek DTKS nya, hanya terdata 73.000 KK. Selisihnya sebanyak 112.000 KK belum ter-cover. Data selisih sebanyak 112.000 ini," ujar dia.

Rizal mengatakan, bahwa BPKP perwakilan Maluku sejauh ini masih belum menerima data dari Pemprov Maluku.

Sementara terkait dengan PBJ, pihaknya meminta agar dilakukan sinkronisasi data agar tidak terjadi overstock atau pembelian yang menumpuk sehingga sampai dengan berlalunya masa pandemi pengadaan tidak termanfaatkan.

Untuk mencegah hal tersebut, BPKP telah mengadakan pertemuan rutin setiap minggunya dengan inspektorat untuk melihat apakah ada hambatan atau kesulitan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta untuk mitigasi risiko.

“Secara kumulatif realokasi anggaran seluruh pemda di Maluku untuk penanganan Covid-19 berjumlah total Rp 556,6 Miliar. Terdiri atas Rp 142,9 Miliar atau 25,7 persen untuk jaring pengaman sosial, sebesar Rp 147,6 Miliar atau 26,5 persen untuk belanja penanganan dampak ekonomi. Dan yang terbesar Rp 266 Miliar atau 47,8 persen untuk belanja penanganan kesehatan,” ungkap dia.