Guru Besar IPDN: Pemilihan Sekda Mutlak Wewenang Wali Kota Bandung

Kompas.com - 10/09/2019, 22:56 WIB
Halaman depan Kantor Wali Kota Bandung direnovasi menjadi taman. KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAHalaman depan Kantor Wali Kota Bandung direnovasi menjadi taman.

Sadu menjelaskan perihal koordinasi ini merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 yang menerangkan posisi otonomi daerah. Yakni posisi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota tidak terikat secara hierarki, dan pertanggungjawaban kepala daerah sepenuhnya kepada rakyat yang memilihnya secara demokratis.

“Jadi pertama, berbicara tentang Undang-undang Dasar 45, di situ negara kita adalah negara unitaris yang berdesentralisasi. Kemudian pasal 18 ayat 1 sampai 7 itu, bentuk desentralisasi itu tidak bertingkat," kata Sadu.

"Provinsi itu bukan atasan kabupaten kota, gubernur itu bukan atasan bupati atau wali kota. Ini penting, karena bahasa yang disampaikan itu tadi kan bahasa koordinasi seperti mengharapkan, tidak memerintahkan, kalau bahasa memerintahkan itu bahasa hirarkis. Dengan koordinasi itu sifatnya tidak mengikat karena sifatnya hanya mengingatkan, memberitahu,” tuturnya.

Selain pergantian nama yang sudah memenuhi prosedur, Sadu menyatakan pengangkatan Ema Sumarna menjadi Sekda definitif Kota Bandung juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seperti halnya yang tertera dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebab, Ema menjadi salah satu kandidat dari tiga nama calon hasil penjaringan oleh tim Panitia Seleksi (Pansel)

“Begitu ada hasil tiga nama dari Pansel kemudian memberikan kebebasan kepada PPK untuk memilih antara tiga calon. Tidak bisa mengambil dari luar tiga itu. Misalnya wali kota memilih dari luar tiga itu KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) langsung menegur, dan bahkan SK-nya bisa dibatalkan itu sudah pasti,” jelasnya.

Sadu kembali memaparkan bahwa Kemendagri dan KASN bertanggung jawab mengawasi proses seleksi agar berjalan secara objektif.

Setelah terpilih tiga nama calon, sepenuhnya kewenangan untuk memilih sekda secara mutlak berada di tangan PPK yang dapat menentukan dengan pertimbangan subjektif.

“Pada saat seleksi penilaian objektif itu dari pansel, pemilihan subjektif kepala daerah karena harus ada chamestry atau kecocokan antara kepala daerah dengan pejabat. Apalagi jabatan sekda itu tangan kiri kepala daerah yang akan menerjemahkan visi misi politik ke bahasa anggaran, makanya ini menjadi sangat penting,” jelas Sadu.

Baca juga: Sidang PTUN, Saksi Sebut Benny Bachtiar Sudah Sah untuk Dilantik Jadi Sekda Kota Bandung

Apabila terdapat kesalahan prosedur dalam proses penjaringan calon, pemilihan nama sampai pelantikan sekda, Sadu menegaskan bahwa hal itu akan memancing reaksi, baik dari pemerintah pusat maupun dari lembaga legislatif.

“Kalau seandainya ada yang menyimpang tentu Menteri Dalam Negeri akan menolak usulan perubahan, begitu keluar SK pasti SK-nya akan dibatalkan. Nah, yang terjadi sekarang juga tidak, kemudian DPR juga bereaksi, kalau prosesnya tidak sah ketika memimpin TAPD bisa saja ditolak. Jadi secara faktual ini diterima karena tidak ada masalah,” tandasnya.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gagal Menyalip, Pengendara Motor Tewas Ditabrak Truk di Cianjur

Gagal Menyalip, Pengendara Motor Tewas Ditabrak Truk di Cianjur

Regional
Usai Snorkeling, Wisatawan asal Finlandia Tewas di NTB

Usai Snorkeling, Wisatawan asal Finlandia Tewas di NTB

Regional
Ada Penolakan dari Warga, Wagub Sumbar Minta Kepulangan Turis China Dipercepat

Ada Penolakan dari Warga, Wagub Sumbar Minta Kepulangan Turis China Dipercepat

Regional
Pemerintah Aceh Bakal Fasilitasi Kepulangan 12 Mahasiswa yang Terisolasi di Wuhan

Pemerintah Aceh Bakal Fasilitasi Kepulangan 12 Mahasiswa yang Terisolasi di Wuhan

Regional
Tidak Benar, Isu yang Menyebut WN China di Surabaya Terjangkit Virus Corona

Tidak Benar, Isu yang Menyebut WN China di Surabaya Terjangkit Virus Corona

Regional
Seorang Ibu di Jepara Tewas Terseret Banjir Saat Kendarai Sepeda Motor

Seorang Ibu di Jepara Tewas Terseret Banjir Saat Kendarai Sepeda Motor

Regional
Hujan Deras Disertai Angin Kencang Rusak Tiga Rumah di Cirebon

Hujan Deras Disertai Angin Kencang Rusak Tiga Rumah di Cirebon

Regional
Pilkada Surabaya, 5 Partai Deklarasi Dukung Mantan Kapolda Jatim

Pilkada Surabaya, 5 Partai Deklarasi Dukung Mantan Kapolda Jatim

Regional
12 Mahasiswa Aceh di Wuhan Butuh Stok Makanan dan Masker Khusus

12 Mahasiswa Aceh di Wuhan Butuh Stok Makanan dan Masker Khusus

Regional
Longsor di Sumedang, Dua Orang Tewas dan Dua Lainnya Kritis

Longsor di Sumedang, Dua Orang Tewas dan Dua Lainnya Kritis

Regional
Sunda Empire Dilaporkan Roy Suryo, Ki Ageng Rangga: Maling Teriak Maling

Sunda Empire Dilaporkan Roy Suryo, Ki Ageng Rangga: Maling Teriak Maling

Regional
RSUP Sanglah Pulangkan 2 Turis China yang Sempat Diduga Terinfeksi Virus Corona

RSUP Sanglah Pulangkan 2 Turis China yang Sempat Diduga Terinfeksi Virus Corona

Regional
4 Fakta Warga Jambi Diduga Terjangkit Corona, Pulang dari China hingga Kini Diisolasi

4 Fakta Warga Jambi Diduga Terjangkit Corona, Pulang dari China hingga Kini Diisolasi

Regional
RSUP Wahidin Makassar Periksa Pasien yang Baru Pulang dari China, Hasilnya Negatif Virus Corona

RSUP Wahidin Makassar Periksa Pasien yang Baru Pulang dari China, Hasilnya Negatif Virus Corona

Regional
Hindari Virus Corona, 12 Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Wuhan Diisolasi

Hindari Virus Corona, 12 Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Wuhan Diisolasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X