Fakta di Balik Pejabat Pemprov Babel Mendadak "Nonjob", Merasa Dipermalukan hingga Miskomunikasi

3. Petugas masih tahap dialog dengan PNS

Kepala Siaga Polda Kepulauan Bangka Belitung Kompol RM Iskandar mengatakan, petugas masih tahap dialog dengan para PNS yang mendatangi Mapolda itu.

"Bisa saja mediasi karena ini aparat kan ada instansinya," ucapnya.

4. Terjadi miskomunikasi

KOMPAS/DIDIE SW Ilustrasi

Penjabat (Pj) Sekda Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Yulizar menilai telah terjadi miskomunikasi antara beberapa ASN dengan Gubernur Erzaldi Rosman terkait kasus nonjob mendadak.

Menurut Yulizar, pada saat memberikan pengarahan di hadapan ASN dan pejabat, Gubernur sempat menyinggung tentang perlunya sertifikat pengadaan barang dan jasa.
Pengarahan itu berbarengan dengan pelantikan 117 pejabat struktural eselon III dan IV serta pejabat fungsional tertentu di kantor gubernur, Senin (5/8/2019).

“Selain itu hadir pula ASN Pemprov Babel yang kebetulan tidak ikut kegiatan senam pagi pada Jumat lalu dan akan mendapatkan pembinaan dari pihak BKPSDM Babel,” kata Yulizar kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Penjelasan Sekda Babel soal Pejabat Mendadak Nonjob hingga Lapor Polisi

5. Bukan asal nonjob

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Ilustrasi PNS

Dia menuturkan, dengan mengantongi sertifikat para pejabat akan lebih paham dalam melaksanakan tugas, khususnya yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menghadapi permasalahan di kemudian hari.

Selain itu, Gubernur lantas menjelaskan bagi pejabat yang tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa maka kedudukan mereka sebagai pejabat struktural akan dipertimbangkan lagi.

“Jadi bukan asal langsung di-nonjob-kan seperti informasi atau persepsi yang mereka terima,” tukas Yulizar.

Baca juga: Mau Jadi PNS Jawa Barat? Ini Syaratnya!

6. Diselesaikan secara internal

KOMPAS.com Ilustrasi PNS.

Yulizar memastikan tak ada maksud gubernur untuk mempermalukan para ASN. Justru gubernur ingin memacu agar para pejabat yang belum memiliki sertifikat untuk segera mengikuti ujian pejabat pengadaan barang dan jasa.

“Bahkan ujian ini telah dilaksanakan beberapa kali yang semua biaya dan fasilitasnya ditanggung oleh Pemprov Babel sendiri,” ujar dia.

Yulizar berharap agar kesalahpahaman ini bisa diselesaikan dengan baik kendati menyesalkan langkah ASN yang melapor ke polda atau pihak lainnya.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa Gubernur hanya memberikan pembinaan dan arahan saja dan tak ada maksud lainnya. Nantinya, persoalan ini juga akan kami selesaikan secara internal dengan melibatkan berbagai pihak terkait agar kejadian seperti ini tak terulang kembali,” ucapnya.

Baca juga: 2 PNS RSUD Lembang Bandung Jadi Tersangka Korupsi Dana Klaim BPJS Rp 7,7 Miliar

Sumber: KOMPAS.com (Heru Dahnur)