Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum di Sumut

MEDAN, KOMPAS.com – Rapat koordinasi implementasi pendidikan korupsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas teknis pendidikan anti-korupsi masuk ke sekolah-sekolah di Sumut.

Rapat dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Arsyad Lubis, dihadiri Kadis Pendidikan kabupaten dan kota se-Sumut.

Dari KPK, hadir Kepala Satuan Tugas Wilayah I Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) KPK Juliawan Superani dan Kasatgas Dikdasmen Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano.

Baca juga: KPK Nilai Perlu Penguatan Regulasi soal Pendidikan Antikorupsi di PT

“Implementasi pendidikan anti-korupsi ini kita selenggarakan sebagai wujud keprihatinan terhadap praktik korupsi. Dalam pendidikan, sumber korupsi bermuara ketika pendidikan dilihat sebagai ladang bisnis," kata Arsyad, Rabu (15/5/2019).

Modusnya beragam, lanjut dia, seperti penerimaan peserta didik baru, mutasi guru, pengangkatan kepala sekolah, kenaikan pangkat guru, penggunaan dana BOS, pungutan liar berkaitan dengan kenaikan kelas, kelulusan, pembelian buku, baju seragam, dan sebagainya.

Praktik-praktik inilah yang menghambat peningkatan mutu pendidikan secara umum.

Ke depan, dalam manajemen pendidikan terutama di sekolah, hal-hal ini yang harus dibersihkan sehingga pelayanan pendidikan yang bermartabat dapat terwujud di Sumut.

"Rakor ini menyusun konsep dan praktik pencegahan korupsi sebagai muatan kurikulum. Supaya tujuan memunculkan kesadaran tentang nilai-nilai anti-korupsi terhadap anak-anak dapat terwujud," ujar Arsyad.

Baca juga: KPK Harap Pendidikan Antikorupsi Diimplementasikan di Seluruh Kampus

Kasatgas Korsupgah KPK Juliawan Superani menyampaikan, upaya pencegahan atau preventif merupakan salah satu usaha yang diprioritaskan untuk memberantas korupsi.

"Apalagi lewat pendidikan, jika terimplementasi secara benar kepada siswa-siswa, mudah-mudahan tindakan korupsi bisa diberantas," kata dia.

Sementara, Kasatgas Dikdasmen Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano menambahkan, salah satu media yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi adalah literasi.

Caranya dengan menyediakan bahan bacaan yang dikemas semenarik mungkin untuk menarik minat anak-anak.