Naikkan Kelas Usaha Koperasi dan UMKM, Pemprov Sumut Bagikan 1.000 NIB dan Sertifikat Halal Gratis

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berkomitmen dalam mengembangkan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). 

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan, setelah memberikan berbagai kemudahan, pihaknya memberikan 1.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal secara gratis kepada koperasi dan UMKM di Sumut.

“Pemprov Sumut sangat memahami koperasi dan UMKM butuh dukungan dan pengakuan agar lebih maju lagi, berkelas, dan tentunya legal. Untuk itu, program ini sangat berarti untuk pelaku usaha koperasi dan UMKM,” ujar Hassanudin melalui keterangan persnya, Selasa (7/11/2023).

Dia mengatakan itu pada pembukaan Talk Show dan Penerbitan 1.000 NIB di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa.

Baca juga: Jalan Terpanjang di Indonesia Ada di Sumut, Namanya Jalan Jamin Ginting

Dia memaparkan, pihaknya menilai, percepatan pengembangan sektor usaha koperasi dan UMKM sangat penting karena berkontribusi besar bagi perekonomian Sumut. 

UMKM berkontribusi 61 persen pada produk domestik regional bruto (PDRB) Indonesia atau sekitar Rp 8,5 triliun per tahun dan 97 persen penyerapan tenaga kerja. 

Secara nasional, total UMKM yang teregistrasi sekitar 8,71 juta, sedangkan yang belum teregistrasi diperkirakan jauh lebih banyak.

Data Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sumut menunjukkan, terdapat sekitar 1.166.918 pelaku usaha UMKM di Sumut pada 2022. 

Selain itu, UMKM berhasil menjadi penopang perekonomian Sumut selama masa-masa krisis.  

UMKM juga bisa menciptakan lapangan kerja yang luas, termasuk memenuhi kebutuhan pasar baik dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Maksimalkan Satu Data Indonesia Sumut, Diskominfo Sumut Tekankan Standardisasi Aplikasi Pemerintah

Namun, upaya pengembangan UMKM di Sumut saat ini masih menghadapi beberapa kendala. 

Sekitar 41,2 persen masalah yang dihadapi UMKM adalah permodalan, kemudian disusul pemasaran 30,77 persen, bahan baku 7,83 persen, dan transportasi 3,29 persen. 

Dengan demikian, banyak UMKM yang berupaya mendapatkan modal dengan cara-cara yang mudah, meski sangat berisiko tinggi. 

Salah satu yang dilakukan masyarakat adalah meminjam di luar bank atau lembaga finansial. 

Padahal, bank, misalnya Bank Sumut, memberikan bunga rendah untuk UMKM, yakni sebesar 3 persen per tahun.

Jumlah UMKM di Sumut yang meminjam modal tercatat sebanyak 112.459 pelaku usaha, atau hanya 9,63 persen dari seluruh total UMKM. 

Namun, kebanyakan pelaku usaha meminjam modal di luar bank, yaitu sebesar 78,59 persen, kemudian sisanya 21,41 persen meminjam ke bank atau kredit usaha rakyat (KUR).

Baca juga: BP Tapera Ingin TRT Masuk Program Pemprov Sumut

Dari jumlah peminjam tersebut, pada 2022 KUR telah tersalurkan sebesar Rp 18,7 triliun (sekitar 466.639 pelaku usaha), di antaranya untuk usaha kecil sebesar Rp 5,4 triliun, usaha mikro sebesar Rp 32 triliun, dan untuk super mikro Rp 302 miliar.