Polemik Pelantikan 193 Pejabat Eselon III dan IV oleh Wagub Sulsel, Ini Tindakan Depdagri

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) dan Inspektorat Jenderal bergerak cepat mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Selatan usai mengetahui pelantikan 193 pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemprov yang dilakukan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Kedatangannya untuk meminta klarifikasi dari gubernur dan wakil gubernur perihal dugaan misregulasi pada pelantikan tersebut.

Plt Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengatakan, persoalan tata kelola di lingkup Pemprov Sulsel perlu dioptimalkan ke depannya.

"Itu yang kita sepakat dengan gubernur dan wakil gubernur kita akan coba diskusikan kembali. Tentunya kita berharap ketika ada misregulasi yang coba kita benahi. Saya tidak mengatakan ada yang salah atau yang benar tetapi ada tata regulasi kita yang masih harus kita sempurnakan," kata Akmal usai pertemuannya dengan pasangan pemimpin di Sulawesi Selatan, Selasa (7/8/2019) kemarin.

Baca juga: Gubernur Sulsel Batalkan Pelantikan 193 Pejabat yang Dilakukan Wakilnya

Akmal menambahkan, para pejabat tersebut sudah dibatalkan pelantikannya.

Sesuai kesepakatannya dengan Gubernur Sulsel, para pejabat tersebut dikembalikan ke tempat semula untuk sementara sembari membenahi masalah pelantikan yang terjadi beberapa waktu lalu tersebut.

"Maksudnya kan ini sudah ada. Ya di keep dulu dalam waktu satu atau dua hari. Kita akan berikan arahan kepada gubernur dan wakil gubernur apa yang harus perbaiki," tambahnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntan menilai miskomunikasi di birokrasi pemerintahan merupakan hal yang wajar.

Menurutnya, dari setiap kejadian, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan wajib melakukan evaluasi dari setiap kebijakan yang dikeluarkannya.

Ia mengatakan, kedatangannya ke kantor Gubernur Sulsel dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelanggaran.