Jadi Saksi Pasangan Cagub di Pilkada Sumsel, Ketua KPU Palembang Jalani Sidang

Kompas.com - 04/03/2019, 18:27 WIB
Sidang kode etik terhadap ketua KPU kota Palembang Eftiyani di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, Senin (4/3/2019). KOMPAS.com/AJI YK PUTRASidang kode etik terhadap ketua KPU kota Palembang Eftiyani di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, Senin (4/3/2019).

 

PALEMBANG, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kota Palembang Eftiyani menjalani sidang kode etik di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan, terkait adanya dugaan menjadi saksi salah satu pasangan calon gubernur (cagub) Sumsel pada Pilkada 2018 kemarin.

Dalam sidang tersebut, Eftiyani tak menampik jika sudah menjadi saksi dari cagub Sumsel Dodi Reza Alex-Giri Ramanda pada 2018 silam, karena diminta dari tim sukses paslon nomor urut 4 tersebut.

"Saya hanya ditunjuk jadi saksi oleh timses Dodi-Giri. Tapi, saya bukan tim sukses, tidak berafiliasi dengan partai politik apapun," kata Eftiyani, di ruang sidang, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Bawaslu Minta KPU Telusuri Kasus Selisih DPT di Pilgub Sumsel

Penunjukkan sebagai saksi tersebut, menurut Eftiyani, lantaran ia pernah berpengalaman sebagai Ketua KPU Palembang pada periode 2009-2014, sebelum kembali terpilih menjadi ketua KPU Palembang Periode 2019-2023.

"Saya ditunjuk sebagai saksi karena pengalaman saya pernah duduk di KPU. Saya bukan pengurus partai, bukan simpatisan partai," ujar dia.

Sedangkan, Ricky Yudistira, selaku pengadu mengungkapkan, ia menyaksikan teradu Eftiyani menjadi saksi pasagan cagub Sumsel saat melihat dari layar yang disediakan KPU Sumsel ketika rapat pleno rekapitulasi berlangsung. 

Ia mengaku terkejut mendengar kabar jika Eftiyani kembali dilantik menjadi Ketua KPU Palembang pada Januari 2019 kemarin.

"Saya punya bukti surat mandat Eftiyani sebagai saksi yang ditandatangani pasangan calon dan tiga partai pengusung, itu disampaikan dalam aduan saya. Saya anggap Eftiyani terlibat dalam partai politik atau politik praktis. Demokrasi yang jujur, bebas, adil, dan demokratis. Itu tujuan saya mengadukan kasus ini ke DKPP," ujar dia, dalam sidang.

Baca juga: Daerah Terjauh Jadi Prioritas Pendistribusian Logistik Pilgub Sumsel

Sementara itu, ketua majelis sidang dan juga anggota DKPP Muhammad akan melakukan kajian dari keterangan pengadu dan teradu, begitu juga dari saksi yang telah dihadirkan.

"Syarat menjadi komisioner KPU tidak boleh terlibat dalam partai lima tahun sebelumnya. Pengadu menilai bahwa teradu sebagai Ketua KPU Palembang Eftiyani berafiliasi dengan partai. Keterangan ini akan dianalisisi terlebih dahulu," kata Muhammad.

Jika dalam analisis tersebut terbukti ada pelanggaran, pihaknya akan mengambil sanksi terhadap Eftiyani.

"Kasus serupa pernah diproses DKPP. Hanya saja, majelis memiliki pandangan berbeda dalam menentukan keputusan akhir. Jika terbukti melanggar ada sanksinya, dipecat atau peringatan. Kalau tidak bersalah nama baiknya harus direhabilitasi," ujar dia.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Gempa M 5,9 Pangandaran, Puluhan Rumah di Tasik, Garut, hingga Ciamis Rusak

Dampak Gempa M 5,9 Pangandaran, Puluhan Rumah di Tasik, Garut, hingga Ciamis Rusak

Regional
Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Regional
5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

Regional
Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Regional
10 Pegawai PLN Ponorogo Positif Covid-19 Setelah Menerima Tamu dari Surabaya

10 Pegawai PLN Ponorogo Positif Covid-19 Setelah Menerima Tamu dari Surabaya

Regional
Cegah Penularan Covid-19 di Pesantren dengan Protokol Kesehatan Ketat

Cegah Penularan Covid-19 di Pesantren dengan Protokol Kesehatan Ketat

Regional
Pemkot Batam Usulkan Pulau Pengalap Jadi KEK Pariwisata

Pemkot Batam Usulkan Pulau Pengalap Jadi KEK Pariwisata

Regional
Terlibat Judi, Oknum Kades Datangi Polisi dan Menyerahkan Diri

Terlibat Judi, Oknum Kades Datangi Polisi dan Menyerahkan Diri

Regional
Anggota DPRD Dibacok gara-gara Knalpot Bising Adiknya, Ini Kronologinya

Anggota DPRD Dibacok gara-gara Knalpot Bising Adiknya, Ini Kronologinya

Regional
Geger, Bayi Baru Lahir di Palembang Ditemukan di Tempat Sampah

Geger, Bayi Baru Lahir di Palembang Ditemukan di Tempat Sampah

Regional
Jalan Tol Trans Lampung Ditemukan Banyak Lubang dan Bergelombang

Jalan Tol Trans Lampung Ditemukan Banyak Lubang dan Bergelombang

Regional
Eks TKI Alami Gangguan Jiwa, Hidup dengan 4 Anaknya yang Kurang Gizi, Popok Sampai Berulat

Eks TKI Alami Gangguan Jiwa, Hidup dengan 4 Anaknya yang Kurang Gizi, Popok Sampai Berulat

Regional
Perahu Wisata Terbalik di Bendungan Cikoncang, Banten, 3 Orang Tewas

Perahu Wisata Terbalik di Bendungan Cikoncang, Banten, 3 Orang Tewas

Regional
Oknum Polisi yang Todongkan Pistol ke Pengunjung Saat Ribut di Warung Tuak Diperiksa Propam

Oknum Polisi yang Todongkan Pistol ke Pengunjung Saat Ribut di Warung Tuak Diperiksa Propam

Regional
Perwira Polisi Bawa 16 Kg Sabu, Kapolda: Kita Harap Hakim Beri Hukuman Layak ke Pengkhianat Bangsa Ini

Perwira Polisi Bawa 16 Kg Sabu, Kapolda: Kita Harap Hakim Beri Hukuman Layak ke Pengkhianat Bangsa Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X