5 Fakta Kasus Pemotongan Uang Insentif Pegawai BPPKAD Gresik, Plt Kepala BPPKAD Tersangka hingga Uang Ratusan Juta di Brankas

KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menemukan uang Rp 537 juta saat operasi tangkap tangan di ruangan sekretaris kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik, Senin (14/1/2019) sore.

Uang tersebut diduga uang hasil potongan dari jasa insentif bagi para pegawai di lingkup BPPKAD. Selain uang ratusan juta, petugas Kejari juga mengamankan 12 pegawai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Baca fakta lengkapnya berikut ini:

1. Tim Kejari Gresik gerebek kantor BPPKAD 

KOMPAS.com / HAMZAH Petugas dari Kejari Gresik membawa serta 12 pegawai BPPKAD Pemkab Gresik, untuk dimintai keterangan.

Sebanyak 12 orang pegawai tertangkap basah sedang berkumpul dan menyerahkan uang hasil potongan jasa insentif pegawai. 

Menurut tim penyidiki Kejari Gresik, uang tersebut lalu disimpan di brankas di ruangan sekretaris BPPKAD.

Total yang ditemukan petugas sebesar Rp 537 juta. Diduga uang tersebut akan kemudian disetor kepada oknum.

"Sekitar jam empat (15.50 WIB) kita masuk ke sana. Pada saat kami melakukan OTT itu, mereka lagi berkumpul menyerahkan uang-uang itu hasil potongan. Kemudian, kita melakukan pengamanan uang-uang itu di brankas yang ada di ruangan sekretaris BPPKAD," kata Kajari Gresik, Pandoe Pramoekartika, Selasa (15/1/2019) malam

Baca Juga: Kronologi OTT yang Dilakukan Kejari di BPPKAD Gresik

2. Berbelit-belit, 12 pegawai diamankan

KOMPAS.com / HAMZAH Pihak Kejaksaan Negeri Gresik saat memamerkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari OTT di BPPKAD Gresik.

Saat tim penyidik Kejari Gresik mempertanyakan asal muasal uang Rp 537 juta yang mereka temukan di ruang sekretaris BPPKAD, para pegawai tidak mampu menjelaskan secara gamblang dan terkesan berbelit-belit.

"Setelah dipertanyakan uang-uang itu, mereka sulit menjelaskan dan mempertanggung jawabkan. Makanya beberapa orang itu kita amankan di kejaksaan berikut duit-duitnya," kata Pandoe Pramoekartika, Selasa (15/1/2019).

Selain 12 orang pegawai, tim dari Kejari Gresik juga turut mengamankan sejumlah barang bukti.

"Dengan bukti-bukti yang ada, dokumen, terus ada flashdisk, komputer (CPU) dan handphone itu, ternyata mereka sulit untuk mempertanggung jawabkan uang itu," kata Pandoe.

Baca Juga: Tim Kejari Geledah Kantor BPPKAD Gresik, Sejumlah Pejabat Diamankan

3. Setelah diperiksa, sejumlah pegawai dipulangkan

KOMPAS.com / HAMZAH Petugas dari Kejari Gresik membawa beberapa barang bukti usai penggeledahan di BPPKAD Pemkab Gresik, Senin (14/1/2019) sore.

Usai pemeriksaan dan penyidikan di kantor Kejari Gresik, beberapa orang akhirnya diperkenankan pulang pada Senin (14/1/2019) malam.

Tim penyidik hanya menyisakan lima orang, yang terus diperiksa hingga Selasa (15/1/2019) sore.

Satu orang berinisial MM, yang baru saja dilantik sebagai Plt Kepala BPPKAD, ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung dibawa menuju Rutan Medaeng, Sidoarjo.

Sementara itu, empat orang pegawai berinisial MY, AFS, ANA, dan AHR, diperkenankan pulang dengan status sebagai saksi.

"Sementara ada satu tersangka, berinisial MM. Dan mungkin ini akan berkembang, kita lihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti," terang dia.

Baca Juga: Geledah Kantor BPPKAD, Tim Kejari Gresik Amankan 12 Pegawai

4. Penjelasan Kejari Gresik terkait pemotongan uang insentif

KOMPAS.com / HAMZAH Kajari Gresik Pandoe Pramoekartika (dua dari kanan), saat memeberikan keterangan kepada awak media, Selasa (15/1/2019) malam.

Tersanngka MM telah dibawa Kejari Gresik ke Rutan Medaeng, Sidoarjo. MM dijerat dengan Pasal 12 E, 12 F, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman pidana minimal empat tahun.

Namun, penyelidikan akan terus dilakukan pihak Kejari Gresik dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah.

“Tapi, tidak menutup kemungkinan bertambah, menunggu hasil pemeriksaan selanjutnya,” kata Pandoe, Selasa (15/1/2019) malam.

Pandoe pun menjelaskan, tersangka melakukan praktik pemotongan uang jasa insentif bagi para pegawai, yang dilakukan oleh tersangka di lingkup BPPKAD Pemkab Gresik, sesuai dengan jabatan dan golongan pegawai negeri sipil (PNS).

“Sebenarnya kasusnya itu adalah ada jasa insentif ke pegawai, mulai dari bawah sampai atas itu dilakukan pemotongan. Ada yang 10 persen, ada yang 20 persen, tergantung jabatan dan golongan,” ujar dia.

“Setelah itu, dikumpulkan ke oknum di BPPKAD. Dari yang kemarin yang ketemu itu sebesar Rp 537 juta, dan uang itu ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan, nanti di pengadilan seperti apa. Tapi yang jelas, tidak dapat dipertanggungjawabkan,” sebut Pandoe.

Baca Juga: Kajari Beberkan Modus Pemotongan Insentif di Lingkup BPPKAD Gresik

5. Kuasa Hukum MM bantah kliennya terlibat

KOMPAS.com / HAMZAH Kuasa hukum MM, Muhammad Munif Ridwan (tengah) saat memberikan keterangan kepada para wartawan di kantor Kejari Gresik.

 

Kuasa hukum tersangka MM, Muhammad Munif Ridwan, menyebut uang yang diamankan pihak Kejari Gresik dalam OTT pada Senin (14/1/2019), tidak masuk ke dalam kantong pribadi kliennya.

"Dari informasi, uang itu tidak untuk beliau pribadi (MM). Tapi, digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan, yang ada di lingkup instansi beliau," kata Munif, di kantor Kejari Gresik, Selasa (15/1/2019) malam.

Seperti diketahui, MM yang menjabat Plt BPPKAD Pemkab Gresik, diduga melakukan potongan dari jasa insentif bagi para pegawai di lingkup BPPKAD.

"Klien saya diindikasikan dugaan tindak pidana korupsi, (dengan jumlah uang) kurang lebih sekitar Rp 500 juta-an," ujar Munif.

Baca Juga: Kuasa Hukum Plt Kepala BPPKAD Gresik Sebut Uang Potongan Insentif oleh Kliennya untuk Biaya Kegiatan

Sumber: KOMPAS.com (Hamzah Arfah)