4 Fakta Baru Kasus Gratifikasi Bupati Malang, KPK Sita Rp 305 Juta hingga Geledah 10 Kantor OPD

Kompas.com - 11/10/2018, 12:29 WIB
Salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang, Selasa (9/10/2018). KOMPAS.com/ANDI HARTIKSalah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang, Selasa (9/10/2018).

Hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi terkait penyitaan tersebut.

Baca Juga: Geledah Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, KPK Sita Rp 305 Juta

3. Setidaknya, 10 kantor OPD di Kabupaten Malang telah digeledah KPK

Pada hari Rabu (10/10/2018), KPK juga menggeledah sejumlah kantor, antara lain, Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga yang ada di Kepanjen.

Total sudah ada 10 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Malang yang digeledah.

Penggeledahan tersebut terkait dugaan suap yang dilakuan Bupati Malang Rendra Kresna dalam proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2011.

Rendra diduga menerima gratifikasi senilai Rp 600 juta dari proyek tersebut.

Baca Juga: Bupati Malang Diduga Terima Gratifikasi Rp 600 Juta Proyek DAK 2011

4. Belum ada surat panggilan dari KPK untuk Bupati Malang

Seorang petugas menaruh koper yang digunakan penyidik KPK saat menggeledah Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Rabu (10/10/2018)KOMPAS.com/ANDI HARTIK Seorang petugas menaruh koper yang digunakan penyidik KPK saat menggeledah Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Rabu (10/10/2018)

Bupati Malang Rendra Kresna mengaku belum menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Namun, dirinya sempat mengungkapkan telah menjadi tersangka kasuus gratifikasi dalam proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2011.

"Sampai sekarang kami belum menerima panggilan dari KPK sebagai tersangka. Itu yang bisa saya sampaikan. Belum menerima panggilan sebagai tersangka," kata penasehat hukum Rendra Kresna, Gunadi Handoko usai menemui kliennya di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (10/10/2018).

Bupati Malang menunjuk tiga penasehat hukum, yaotu Gunadi Handoko, Imam Muslich dan Darmadi.

Baca Juga: Bupati Malang Belum Terima Panggilan Pemeriksaan Sebagai Tersangka

Sumber: KOMPAS.com (Andi Hartik)

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X