Bupati Malang Belum Terima Panggilan Pemeriksaan Sebagai Tersangka - Kompas.com

Bupati Malang Belum Terima Panggilan Pemeriksaan Sebagai Tersangka

Kompas.com - 10/10/2018, 20:25 WIB
Penasehat hukum Bupati Malang Rendra Kresna, Gunadi Handoko saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (10/10/2018).KOMPAS.com/ANDI HARTIK Penasehat hukum Bupati Malang Rendra Kresna, Gunadi Handoko saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (10/10/2018).

MALANG, KOMPAS.com - Bupati Malang Rendra Kresna mengaku belum menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Rendra mengatakan, ia sudah menjadi tersangka meskipun belum ada pernyataan resmi dari KPK.

Rendra mengaku disangka menerima gratifikasi dalam proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2011.

"Sampai sekarang kami belum menerima panggilan dari KPK sebagai tersangka. Itu yang bisa saya sampaikan. Belum menerima panggilan sebagai tersangka," kata penasehat hukum Rendra Kresna, Gunadi Handoko usai menemui kliennya di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (10/10/2018).

Ada tiga orang yang ditunjuk Rendra untuk menjadi penasehat hukumnya. Selain Gunadi Handoko, ada juga Imam Muslich dan Darmadi.

Baca juga: Dugaan Gratifikasi Bupati Malang, KPK Geledah 5 OPD Lagi

Gunadi enggan mengomentari kasus hukum itu lebih jauh. Namun, berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik), Rendra yang sudah dua periode menjabat sebagai bupati diduga menerima gratifikasi senilai Rp 600 juta dalam proyek DAK pendidikan tahun 2011.

"Kalau melihat di sprindik itu kan gratifikasi yang nilainya Rp 600 juta itu saja. Sekarang kembali kepada nanti pembuktiannya bagaimana. Saya enggak mau masuk terlalu dalam tentang substansi dari pada tuduhan KPK itu," katanya.

Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait dengan status hukum mantan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur itu.

Setelah itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum atas status hukum yang diterima kliennya.

"Lebih baik kami menunggu kejelasan status legalitasnya itu," kata Gunadi.

Sementara itu, penyidik KPK masih melakukan serangkaian penggeledahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Hingga saat ini, sudah ada 10 kantor organisasi perangkat daerah (OPD) yang digeleda KPK.

Selain itu, penyidik KPK juga sudah menggeledah rumah dinas dan pribadi Rendra Kresna.


Terkini Lainnya

Bagaimana Kelanjutan Seleksi CPNS di Sulteng dan NTB? Ini Keputusan BKN

Bagaimana Kelanjutan Seleksi CPNS di Sulteng dan NTB? Ini Keputusan BKN

Nasional
Surabaya Dilewati Dua Sesar Aktif, Ini Kata Risma

Surabaya Dilewati Dua Sesar Aktif, Ini Kata Risma

Regional
KPK Sita BMW yang Digunakan Kabid Tata Ruang Bekasi Melarikan Diri

KPK Sita BMW yang Digunakan Kabid Tata Ruang Bekasi Melarikan Diri

Nasional
2 Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR Bukan Anggota Perbakin

2 Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR Bukan Anggota Perbakin

Megapolitan
Ketua DPR Sebut Penembak Peluru Nyasar Baru Lulus Sertifikasi Tembak Reaksi

Ketua DPR Sebut Penembak Peluru Nyasar Baru Lulus Sertifikasi Tembak Reaksi

Nasional
Satpol PP Jakarta Barat Bongkar Pasar Jabon Besok

Satpol PP Jakarta Barat Bongkar Pasar Jabon Besok

Megapolitan
Pastikan Warga Bisa Gunakan Hak Pilih, Komnas HAM Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu

Pastikan Warga Bisa Gunakan Hak Pilih, Komnas HAM Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu

Nasional
'Kalau Mereka Mau Tanah Ini, Ayo ke Pengadilan Tunjukkan Sertifikatnya...'

"Kalau Mereka Mau Tanah Ini, Ayo ke Pengadilan Tunjukkan Sertifikatnya..."

Megapolitan
Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR Terancam 20 Tahun Penjara

Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
Data Sementara BKN: 1.751.661 Pelamar CPNS 2018 Lolos Seleksi Administrasi

Data Sementara BKN: 1.751.661 Pelamar CPNS 2018 Lolos Seleksi Administrasi

Nasional
Petugas Kebersihan Diduga Telah Masuk Konsulat di Istanbul Sebelum Tim Penyelidik

Petugas Kebersihan Diduga Telah Masuk Konsulat di Istanbul Sebelum Tim Penyelidik

Internasional
2 Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR adalah PNS Kemenhub

2 Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR adalah PNS Kemenhub

Megapolitan
Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Bantah Pasang Iklan di Videotron

Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Bantah Pasang Iklan di Videotron

Nasional
INFOGRAFIK: Implementasi Program Rusunami DP 0 Rupiah

INFOGRAFIK: Implementasi Program Rusunami DP 0 Rupiah

Megapolitan
Meski Krisis Anggaran, Aceh Utara Usulkan Beli Mobil Baru untuk Bupati

Meski Krisis Anggaran, Aceh Utara Usulkan Beli Mobil Baru untuk Bupati

Regional
Close Ads X