Dugaan Gratifikasi Bupati Malang, KPK Geledah 5 OPD Lagi - Kompas.com

Dugaan Gratifikasi Bupati Malang, KPK Geledah 5 OPD Lagi

Kompas.com - 10/10/2018, 20:04 WIB
Seorang petugas menaruh koper yang digunakan penyidik KPK saat menggeledah Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Rabu (10/10/2018)KOMPAS.com/ANDI HARTIK Seorang petugas menaruh koper yang digunakan penyidik KPK saat menggeledah Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Rabu (10/10/2018)

MALANG, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) masih melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah ( OPD) di Kabupaten Malang, Rabu (10/10/2018).

Kali ini, penyidik KPK melakukan penggeledahan di lima kantor OPD, yakni di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang ada di komplek Pendopo Kabupaten Malang, Jalan KH Agus Salim nomor 7 Kota Malang.

Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas Bina Marga, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Pemuda dan Olahraga yang ada di Kepanjen.

Belum diketahui dokumen apa saja yang disita oleh penyidik KPK dalam rangkaian penggeledahan itu.

Hanya saja, saat menggeledah kantor Bapenda, penyidik memeriksa semua dokumen, termasuk dokumen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dokumen (PAD) juga diperiksa. Semuanya dilihat. Anggaran juga dilihat. Tapi karena beliau tidak minta disiapkan dokumennya, mereka lihat - lihat saja," kata Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi.

Baca juga: Bupati Malang Diduga Terima Gratifikasi Rp 600 Juta Proyek DAK 2011

Sebelumnya, pada Selasa (9/10/2018), penyidik KPK juga menggeledah lima kantor OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Kelima kantor itu yakni Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang, Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang. Ketiganya berada di dalam komplek Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan KH Agus Salim nomor 7, Kota Malang.

Penyidik juga menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang yang ada di Kepanjen. Total, sudah ada 10 kantor OPD yang digeledah KPK.

Sedangkan pada Senin (8/10/2018) malam, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Bupati Malang Rendra Kresna yang ada di Pendopo Kabupaten Malang serta rumah pribadinya yang ada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Bupati Malang Rendra Kresna sudah mengakui bahwa dirinya sudah menjadi tersangka dalam proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2011.

Rendra diduga menerima gratifikasi senilai Rp 600 juta dari proyek tersebut.

Meskipun demikian, belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait status bupati dua periode itu.


Terkini Lainnya

Bupati Bekasi Ditangkap, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Taati Aturan Tata Ruang

Bupati Bekasi Ditangkap, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Taati Aturan Tata Ruang

Megapolitan
Kalla: Kampanye Negatif Kadang Susah Dihindari...

Kalla: Kampanye Negatif Kadang Susah Dihindari...

Nasional
Bagaimana Kelanjutan Seleksi CPNS di Sulteng dan NTB? Ini Keputusan BKN

Bagaimana Kelanjutan Seleksi CPNS di Sulteng dan NTB? Ini Keputusan BKN

Nasional
Surabaya Dilewati Dua Sesar Aktif, Ini Kata Risma

Surabaya Dilewati Dua Sesar Aktif, Ini Kata Risma

Regional
KPK Sita BMW yang Digunakan Kabid Tata Ruang Bekasi Melarikan Diri

KPK Sita BMW yang Digunakan Kabid Tata Ruang Bekasi Melarikan Diri

Nasional
2 Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR Bukan Anggota Perbakin

2 Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR Bukan Anggota Perbakin

Megapolitan
Ketua DPR Sebut Penembak Peluru Nyasar Baru Lulus Sertifikasi Tembak Reaksi

Ketua DPR Sebut Penembak Peluru Nyasar Baru Lulus Sertifikasi Tembak Reaksi

Nasional
Satpol PP Jakarta Barat Bongkar Pasar Jabon Besok

Satpol PP Jakarta Barat Bongkar Pasar Jabon Besok

Megapolitan
Pastikan Warga Bisa Gunakan Hak Pilih, Komnas HAM Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu

Pastikan Warga Bisa Gunakan Hak Pilih, Komnas HAM Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu

Nasional
'Kalau Mereka Mau Tanah Ini, Ayo ke Pengadilan Tunjukkan Sertifikatnya...'

"Kalau Mereka Mau Tanah Ini, Ayo ke Pengadilan Tunjukkan Sertifikatnya..."

Megapolitan
Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR Terancam 20 Tahun Penjara

Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
Data Sementara BKN: 1.751.661 Pelamar CPNS 2018 Lolos Seleksi Administrasi

Data Sementara BKN: 1.751.661 Pelamar CPNS 2018 Lolos Seleksi Administrasi

Nasional
Petugas Kebersihan Diduga Telah Masuk Konsulat di Istanbul Sebelum Tim Penyelidik

Petugas Kebersihan Diduga Telah Masuk Konsulat di Istanbul Sebelum Tim Penyelidik

Internasional
2 Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR adalah PNS Kemenhub

2 Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR adalah PNS Kemenhub

Megapolitan
Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Bantah Pasang Iklan di Videotron

Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Bantah Pasang Iklan di Videotron

Nasional
Close Ads X