Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada, Ratusan Warga Pamekasan Panik

Kompas.com - 08/06/2018, 17:08 WIB
Ratusan warga memadati kantor Dispenduk Capil untuk melakukan perekaman e-KTP karena terancam tidak bisa ikut Pilkada. KOMPAS.com/Taufiqurrahman Ratusan warga memadati kantor Dispenduk Capil untuk melakukan perekaman e-KTP karena terancam tidak bisa ikut Pilkada.

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Ratusan warga Pamekasan panik setelah mendengar aturan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada serentak 27 Juni mendatang.

Pasalnya, setiap warga yang sudah tercatat didaftar pemilih tetap (DPT), tidak cukup tanpa melampirkan bukti undangan formulir K6-KWK yang disertai dengan e-KTP atau surat keterangan (Suket) pengganti e-KTP.

Warga yang didominasi berasal dari empat kecamatan di wilayah utara Pamekasan, kemudian berbondong-bondong membanjiri kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Pamekasan, Jumat (8/6/2018).

Mereka datang untuk melakukan perekaman e-KTP sekaligus meminta Suket bagi yang tidak bisa langsung menerima e-KTP.

Baca juga: Terima Kasih Pak Jokowi, Kami Tak Dihukum Mati di Negeri Orang

Abdullah, warga Desa Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar, mengaku terkejut ketika ada pemberitahuan di desanya, kalau warga tidak bisa memberikan hak suaranya meskipun sudah terdaftar di DPT.

Warga harus melampirkan e-KTP atau Suket agar bisa memberikan hak suaranya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya kira cukup masuk DPT dan dapat surat undangan dari KPPS sudah bisa mencoblos, tapi ternyata harus bawa e-KTP atau Suket. Ini banyak warga yang belum merekam e-KTP," ujar pria kelahiran 1995 ini.

Akibat banyaknya warga yang datang ke kantor Dispenduk Capil, pelayanan diperpanjang hingga pukul 14.30 WIB. Warga mendesak, dinas menuntaskan pelayanan kepada warga yang sudah terlanjur datang.

"Sudah saya perintahkan agar semua warga dilayani sampai tuntas, karena mereka jauh-jauh datang ke kantor," kata Herman Kusnadi, Kepala Dispenduk Capil Pamekasan.

Baca juga: Terungkap, Mayat Wanita Terbungkus Kardus di Medan Bernama Rika Karina

Muhammad Hamzah, warga yang mau memberikan hak suaranya di TPS memang harus membawa e-KTP atau Suket.

Hal itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 pasal 7 yang menyebutkan, tanpa membawa e-KTP atau Suket, meskipun sudah masuk DPT tetap tidak bisa.

"Aturannya sudah demikian dan harus dijalankan. Aturan ini untuk mengantisipasi adanya kesalahan di masing-masing TPS," ungkap Hamzah.

Hamzah mengatakan banyak warga yang tidak melakukan perekaman e-KTP. Ia pun meminta warga segera melakukan perekaman e-KTP. Jika tidak, tidak bisa mencoblos.

Pihaknya juga akan berupaya agar KPU RI bisa menerbitkan surat edaran (SE) untuk kemudahan bagi masyarakat yang sudah masuk DPT dan memiliki formulir K6-KWK, memberikan hak suaranya.

"Kalau tidak ada SE, saya prediksi angka golput akan tinggi. Sebab warga yang belum merekam e-KTP dan tanpa Suket, jumlahnya mencapai 33.000 jiwa," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Regional
Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Regional
Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Regional
ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Regional
 Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.