Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Internet Desa, Mantan Wabup Flores Timur Ajukan Praperadilan

FLORES TIMUR, KOMPAS.com - Mantan Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Larantuka atas statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana internet desa oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur cabang Waiwerang.

"Besok sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan," ujar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang, I Gede Indra Hari saat dihubungi, Selasa (21/5/2024).

Indra mengaku siap menghadapi gugatan tersebut. Apalagi pihaknya sudah lama menunggu tersangka APB mengajukan praperadilan.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Dana Internet Desa, Mantan Wabup Flores Timur Kembali Mangkir dari Panggilan Jaksa

Dengan begitu, kata Indra, masyarakat juga bisa mengetahui bahwa penanganan kasus tersebut tidak ada kaitan dengan politik.

"Ini sudah dimulai sejak tahun 2022, dengan adanya praperadilan publik tahu bahwa kami bekerja sesuai SOP," kata dia.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Dana Internet Desa, Mantan Wabup Flores Timur Diperiksa Pekan Depan

Diketahui, Agustinus ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang nomor PRINT-23/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024.

Penyidik telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan mantan wakil bupati periode 2017-2022 sebagai tersangka.

Selain itu didukung dengan laporan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Juli 2023 terkait proyek internet desa di Kabupaten Flores Timur tahun 2018 dan 2019 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp 653.679.215.

Kasus dugaan korupsi ini bermula ketika 44 desa di Kabupaten Flores Timur melaksanakan program internet desa.

Program ini berlangsung dua tahap, yakni 2018 dan 2019. Setiap desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 35 juta.

Namun, program yang menghabiskan anggaran negara senilai Rp 1,5 miliar lebih ini diselewengkan, hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 635.697.215.