Kantor Bupati Seram Bagian Barat Sempat Disegel Tenaga Honorer yang Tuntut Pembayaran Gaji

AMBON, KOMPAS.com- Ratusan pegawai honorer Satpol PP dan Damkar di Pemkab Seram Bagian Barat (SBB), Maluku berunjuk rasa menuntut pembayaran gaji mereka selama tiga bulan di kantor bupati Seram Bagian Barat setempat, Senin (2/10/2023).

Dalam aksi tersebut, massa menyegel tiga pintu masuk ke kantor bupati.

Baca juga: Mantan Kadis PU Seram Bagian Barat Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Jalan

Aksi itu berlangsung saat para ASN dan pejabat Pemkab sedang mengikuti upacara di halaman kantor bupati. Seketika, suasana upacara berubah menjadi gaduh.

Para peserta upacara langsung kocar-kacir meninggalkan halaman kantor bupati.

Kedatangan ratusan pegawai honorer itu juga membuat aktivitas di kantor bupati tersebut sempat lumpuh. 

Baca juga: Puluhan Nakes di Seram Bagian Barat 6 Bulan Tak Digaji, Kadis Kesehatan: Saya Minta Maaf

Aksi demo ratusan pegawai honorer itu berlangsung sejak pagi hari hingga pukul 12.00 WIT.

"Kami hanya ingin meminta keadilan dan hak-hak kami segera dibayarkan," teriak massa.

Pj Bupati Andi As'auddin yang berada di lokasi berusaha menghubungi seseorang untuk meminta bantuan.

Sementara sejumlah ASN berusaha untuk membongkar palang di pintu masuk kantor bupati.

"Tolong dikirim pasukan," kata Andi saat berbicara di telepon.

Beberapa saat kemudian datang personel Koramil yang dipimpin langsung Danramil Piru Kapten Ismail ke kantor bupati untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

Saat itu Kapten Ismail juga berusaha untuk bernegosiasi dengan para pendemo, namun para pendemo tidak ambil pusing dan terus menyampaikan orasi di depan kantor bupati.

Baca juga: Tiga Pasien Sempat Hilang Saat Kebakaran di RSUD Garut, Bupati: Saya Sudah Bertemu Orangnya

Kapten Ismail kemudian meminta para demonstran agar tidak anarkistis dan merusak fasilitas milik negara.

Selanjutnya Kapten Ismail masuk ke kantor bupati untuk berkoordinasi dengan Pj Bupati.

Terkait aksi para pendemo tersebut, Pj Bupati SBB Andi As'auddin menegaskan bahwa semua hak pegawai honorer Satpol PP telah diselesaikan oleh Pemkab.