Kantor Bupati Seram Bagian Barat Sempat Disegel Tenaga Honorer yang Tuntut Pembayaran Gaji

Dalam aksi tersebut, massa menyegel tiga pintu masuk ke kantor bupati.

Aksi itu berlangsung saat para ASN dan pejabat Pemkab sedang mengikuti upacara di halaman kantor bupati. Seketika, suasana upacara berubah menjadi gaduh.

Para peserta upacara langsung kocar-kacir meninggalkan halaman kantor bupati.

Kedatangan ratusan pegawai honorer itu juga membuat aktivitas di kantor bupati tersebut sempat lumpuh. 

Aksi demo ratusan pegawai honorer itu berlangsung sejak pagi hari hingga pukul 12.00 WIT.

"Kami hanya ingin meminta keadilan dan hak-hak kami segera dibayarkan," teriak massa.

Pj Bupati Andi As'auddin yang berada di lokasi berusaha menghubungi seseorang untuk meminta bantuan.

Sementara sejumlah ASN berusaha untuk membongkar palang di pintu masuk kantor bupati.

"Tolong dikirim pasukan," kata Andi saat berbicara di telepon.

Beberapa saat kemudian datang personel Koramil yang dipimpin langsung Danramil Piru Kapten Ismail ke kantor bupati untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

Saat itu Kapten Ismail juga berusaha untuk bernegosiasi dengan para pendemo, namun para pendemo tidak ambil pusing dan terus menyampaikan orasi di depan kantor bupati.

Kapten Ismail kemudian meminta para demonstran agar tidak anarkistis dan merusak fasilitas milik negara.

Selanjutnya Kapten Ismail masuk ke kantor bupati untuk berkoordinasi dengan Pj Bupati.

Terkait aksi para pendemo tersebut, Pj Bupati SBB Andi As'auddin menegaskan bahwa semua hak pegawai honorer Satpol PP telah diselesaikan oleh Pemkab.

"Sudah dibayarkan gajinya sudah beres sampai 9 bulan dibayarkan," kata Andi kepada Kompas.com via telepon, usai aksi unjuk rasa selesai.

Andi mengaku pembayaran gaji para pegawai honorer Satpol PP yang menggelar aksi unjuk rasa tersebut sudah mulai dibayarkan hari ini juga.

"Sudah dibayarkan sekarang kalau anda datang ke Piru masuk ke ruangan Satpol PP satu persatu sedang menerima uangnya, jadi beres sudah," ungkapnya.

Andi pun mengungkap alasan pihaknya baru menyelesaikan hak-hak pegawai honorer tersebut. Menurutnya pembayaran baru bisa dilakukan saat ini karena Pemkab terbentur aturan.

"Bukan hak-haknya tidak dinayarkan tapi kita mencocokkan dengan aturan agar tidak berpotensi jadi temuan, jadi sudah ketemu aturannya ya selesai masalahnya," ungkapnya.

"Persoalan sudah selesai kok, jadi kalau ada yang dilaksanakan setelah ini  itu aksi bodong lah," katanya.