Bupati Nonaktif Nganjuk Minta Rp 10 Juta-Rp 15 Juta untuk Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Kompas.com - 30/08/2021, 16:34 WIB

Achmad Faizal,

Robertus Belarminus

Tim Redaksi

Achmad Faizal

Penulis

Robertus Belarminus

Editor

Lihat Foto

Sidang perdana perkara dugaan jual beli jabatan dengan terdakwa Bupati Nganjuk Nonaktif Novi Rahman Hidayat di pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (30/8/2021).(KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZAL)

SURABAYA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menggelar sidang perdana kasus jual beli jabatan Bupati nonaktif Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Senin (30/8/202).

Sidang digelar virtual dengan posisi terdakwa Novi Rahman Hidayat berada di rumah tahanan Nganjuk.

Sementara tim jaksa, tim pengacara dan majelis hakim berada di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Tim jaksa berasal dari tim gabungan jaksa dari Kejaksaan Negeri Nganjuk, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jatim, hingga jaksa dari Kejaksaan Agung.

Perwakilan tim jaksa dari Kejaksaan Negeri Nganjuk langsung diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nophy Tennophero South.

Nophy membacakan dakwaan pertama sebelum dakwaan setebal ratusan halaman itu dibaca bergantian.

Dalam dakwaannya, Nophy menyebut terdakwa meminta uang sebesar Rp 10 juta-Rp 15 juta untuk pengisian jabatan perangkat desa.

"Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Bupati Nganjuk dalam seleksi pengisian perangkat desa dengan tidak menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik," kata Nophy.

Menurutnya, terdakwa memaksa para kepala desa yang ada di wilayahnya agar mengadakan seleksi perangkat desa melalui para camat di Kabupaten Nganjuk.

"Uang yang diminta untuk pengisian perangkat desa dari Rp 10 hingga 15 juta," ujar dia.