Demo di Banjarnegara Ricuh, Fasum Rusak, 2 Polisi Luka, Ini Pemicunya

BANJARNEGARA, KOMPAS.com - Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendapa Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (30/7/2024).

Aksi ini dipicu akibat penundaan pelantikan 57 kepala desa (kades) terpilih yang semestinya digelar hari ini, namun harus diundur hingga dua tahun ke depan.

Awalnya, massa berkumpul di alun-alun. Namun, di tengah audiensi antara kades terpilih dan Pj Bupati, massa mulai beringas dengan memanjat pintu gerbang pendapa bupati.

Polisi sempat menghalau massa dengan menyemprotkan water cannon, namun tak berhasil. Massa justru merobohkan pintu gerbang dan marangsek masuk menuju rumah dinas bupati.

Baca juga: Viral, Video Salak Dibuang ke Sungai di Banjarnegara, Ini Penyebabnya

Melihat kondisi semakin tidak terkendali, polisi akhirnya melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Massa yang marah kemudian melempari pos Satpol PP dan merusak pot bunga di kompleks alun-alun.

Massa akhirnya mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 14.00 WIB.

Kapolres Banjarnegara AKBP Erick Budi Santoso mengatakan, akibat peristiwa itu 12 orang mengalami luka-luka. Dua dari anggota polisi dan 10 lainnya merupakan pengunjuk rasa.

"Kabag Ops Kompol Priyo mengalami patah tulang dan Kabid Dalmas luka di pelipis. Sementara untuk pengunjuk rasa ada 10 orang sesak napas karena gas air mata," kata Erick, kepada wartawan di lokasi.

Erick mengatakan, tindakan yang dilakukan polisi sudah sesuai dengan SOP pengendalian massa.

"Massa tadi ada yang merobohkan gerbang pendopo, sehingga kami melakukan upaya tegas dan terukur. Ini sesuai dengan peraturan Kapolri tentang pengendalian massa," ujar Erick.

Baca juga: Kakak Adik di Banjarnegara Tewas Tersambar Petir, Ditemukan Tergeletak di Jalan

Sehari sebelumnya, 57 kades terpilih telah menemui pj bupati meminta agar tetap dilantik.

Dalam pertemuan itu, Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto menyampaikan, pelantikan kades ditunda dua tahun atau sampai berakhirnya masa jabatan kades saat ini.

Hal ini menyusul adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri perihal disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan disahkannya UU tersebut, maka masa jabatan kades yang berakhir pada 30 April 2024 diperpanjang selama dua tahun.