Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Korupsi Pengadaan Bandwidth Internet, Plt Kepala Dinas Kominfo Dumai Ditahan

Kompas.com - 17/05/2024, 20:58 WIB
Idon Tanjung,
Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai, Riau, menetapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dumai berinisial MFZ sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bandwidth jaringan internet, Jumat (17/5/2024).

Kepala Kejari Dumai Agustinus Herimulyanto mengatakan, dalam kasus dugaan korupsi ini ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

"MFZ selaku Plt Kepala Dinas Kominfo Dumai tahun 2019 dan SHL selaku Direktur Utama PT. Mayatama Solusindo," ungkap Agustinus kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis, Jumat malam.

Baca juga: Dugaan Korupsi Lahan Hutan, Anak Bupati Solok Selatan Mangkir dari Panggilan Jaksa

Kedua tersangka, saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Dumai.

Sebelum ditahan, kedua tersangka telah menjalani pemeriksaan oleh jaksa penyidik sekitar 4 jam di ruang pemeriksaan Kejari Dumai.

"Selama menjalani pemeriksaan, tersangka MFZ menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum," beber Agustinus.

MFZ dan SHL diduga melakukan permufakatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Mereka sengaja menunjuk PT. Mayatama Solusindo milik tersangka SHL sebagai penyedia bandwidth jaringan internet Dinas Kominfo Dumai pada 2019 yang dianggarkan sekitar Rp 1,3 miliar.

"Pemilihan penyedianya melalui e-catalog," sebut Agustinus.

Baca juga: Dua Pejabat di DPRD Madiun Diperiksa terkait Kasus Korupsi Dana Aspirasi Rp 1,5 Miliar

Selain bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, surat-surat, dan juga barang bukti, jaksa juga telah mendapatkan bukti hasil penghitungan kerugian keuangan negara.

"Jumlah kerugian nanti akan dipublikasikan saat pembacaan surat dakwaan di sidang pertama," kata Agustinus.

Sehubungan dengan akibat kerugian yang timbul, penyidik akan berusaha mengoptimalkan pengembalian aset (aset recovery) selama proses hukum berlangsung, melalui asset tracing (penelusuran aset) dan penyitaan-penyitaan.

Kedua tersangka, tambah Agustinus, dijerat dengan Pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masing-masing sangkaan dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP untuk mengkualifikasikan pelaku sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com