Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Tanggapi soal Status Tahanan Kota 2 Terpidana Korupsi di NTB

Kompas.com - 17/05/2024, 20:49 WIB
Fitri Rachmawati,
Pythag Kurniati

Tim Redaksi

MATARAM, KOMPAS.com- Komisi Yudisial (KY) menanggapi keputusan hakim menjadikan dua terpidana kasus korupsi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tahanan kota.

Dua orang itu adalah Po Suwandi, Direktur PT Anugrah Mitra Graha (AMG) atas kasus korupsi tambang pasir besi dan Sri Suzana, kasus korupsi pengadaan alat metrologi di Disperindag Dompu tahun 2018.

Baca juga: Direktur AMG Divonis 13 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi Tambang Pasir Besi di Lombok Timur

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial RI Binziad Khadafi mengungkapkan bahwa keputusan hakim tersebut telah diatur secara detail dalam hukum acara.

"Putusan hakim itu akan sangat menentukan dan menggunakan pertimbangan berbagai faktor, seperti alasan medis misalnya dan itu masuk dalam ranah yudisial teknis," ungkap Khadafi dalam diskusi di Mataram, NTB, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: Dugaan Korupsi Lahan Hutan, Anak Bupati Solok Selatan Mangkir dari Panggilan Jaksa

Terkait hal itu, KY bisa melakukan dua hal yakni pengawasan dan pemantauan berdasarkan laporan dan permintaan masyarakat.

KY akan menindaklanjuti jika ada laporan terkait putusan hakim yang dinilai tidak menyuarakan keadilan publik. 

Baca juga: KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Kemudian KY juga bisa memantau dan melanjutkan dengan investigasi pada perkara yang mendapat sorotan publik.

"Yang bukan mustahil juga akan menghasilkan bukti bukti awal, kemudian KY menindaklanjuti dengan mekanisne pemeriksaan pada pihak yang terkait sehingga munculnya putusan tersebut," katanya. 

Baca juga: Dugaan Korupsi Pipa Gas Rp 3,9 Miliar, 4 Pejabat BUMD Palembang Jadi Tersangka

 

Kepala Pengadilan Tinggi (PT) NTB, Hery Supriyono mengatakan bahwa majelis hakim yang menyidangkan suatu perkara memiliki wewenang untuk mengalihkan status tahanan terdakwa. 

Hery mengatakan selama masih merupakan kewenangannya, majelis bisa menangguhkan, mengeluarkan, dan menetapkan terkait pengalihan status tahanan, majelis hakim harus menerbitkan penetapan berdasatksn pertimbangan yang kuat. 

"Kalau karena sakit, harus melihat rekam medis, kalau hakimnya yakin rekam medis itu benar  dan dengan alasan kemanusiaan, visa ditetapkan, yang jelas prinsip penegakan hukum tidak boleh bertentabgan dengan HAM," katanya. 

Terkait status tahanan kota pada terdakwa kasus korupsi Po Swandi dan Sri Suzana, dia mengungkap tak bisa ikut campur.

"Kepala Pengadilan Tinggi tidak boleh mempengaruhi atau mendikte keputusan hakim dalam menangani perkara, selama itu jadi kewenangannya kita dukung, pasti dia punya alasan," katanya.

Hery memastikan majelis hakim dalam menangani perkara telah bekerja dengan profesional. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Crazy Rich' Grobogan Joko Suranto Daftar Bakal Cagub Jateng di PSI

"Crazy Rich" Grobogan Joko Suranto Daftar Bakal Cagub Jateng di PSI

Regional
Soal Dugaan Jual Beli Seragam di SMP Kendal, Ombudsman Jateng Buka Suara

Soal Dugaan Jual Beli Seragam di SMP Kendal, Ombudsman Jateng Buka Suara

Regional
Sakit Hati Dihina Anak Yatim Piatu, Pria di Jambi Bunuh dan Buang Jasad Temannya ke Sungai

Sakit Hati Dihina Anak Yatim Piatu, Pria di Jambi Bunuh dan Buang Jasad Temannya ke Sungai

Regional
Kepala BP2MI Pantau 3 Jalur yang Biasa Jadi Akses Calon PMI ilegal ke Malaysia

Kepala BP2MI Pantau 3 Jalur yang Biasa Jadi Akses Calon PMI ilegal ke Malaysia

Regional
Mayat Tanpa Kepala Ditemukan di Sungai Bungo Jambi, Pelaku Pembunuhan Ditangkap

Mayat Tanpa Kepala Ditemukan di Sungai Bungo Jambi, Pelaku Pembunuhan Ditangkap

Regional
Jadi Kurir Sabu, ASN di Riau Ditangkap dengan Selingkuhannya

Jadi Kurir Sabu, ASN di Riau Ditangkap dengan Selingkuhannya

Regional
4 Bulan Bergulir, Kematian Nasifa di Batanghari Jambi Tak Kunjung Terungkap

4 Bulan Bergulir, Kematian Nasifa di Batanghari Jambi Tak Kunjung Terungkap

Regional
825 Anak di Semarang Stunting, Wali Kota Minta Inovasi Berkelanjutan Tekan Kasus

825 Anak di Semarang Stunting, Wali Kota Minta Inovasi Berkelanjutan Tekan Kasus

Regional
Rumah Pelaku Pembunuh Wanita di Wonogiri Dibakar Warga, Penuh Coretan 'The Legend Of Biadab'

Rumah Pelaku Pembunuh Wanita di Wonogiri Dibakar Warga, Penuh Coretan "The Legend Of Biadab"

Regional
Pasutri Nelayan di Pulau Sebatik Tewas Tersetrum, Ada Luka Bakar di Tubuh Korban

Pasutri Nelayan di Pulau Sebatik Tewas Tersetrum, Ada Luka Bakar di Tubuh Korban

Regional
Balita Asal Selandia Baru Terjatuh di Kapal di Perairan Pulau Komodo

Balita Asal Selandia Baru Terjatuh di Kapal di Perairan Pulau Komodo

Regional
Perkosa Putri Kandung, Sopir Angkot di Maluku Tengah Divonis 13 Tahun Penjara

Perkosa Putri Kandung, Sopir Angkot di Maluku Tengah Divonis 13 Tahun Penjara

Regional
2.031 Peserta Lulus SNBT UTBK di Untidar Magelang, Peminat Terbanyak D3 Akuntansi

2.031 Peserta Lulus SNBT UTBK di Untidar Magelang, Peminat Terbanyak D3 Akuntansi

Regional
Gerindra, PAN, dan Golkar Bertemu Bahas Pilkada Jateng

Gerindra, PAN, dan Golkar Bertemu Bahas Pilkada Jateng

Regional
Aksesnya Sulit Buat Investor Enggan Kelola Stadion Internasional Banten

Aksesnya Sulit Buat Investor Enggan Kelola Stadion Internasional Banten

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com