Sultan HB X Pastikan Masyarakat Terdampak PPKM Darurat di DIY Dapat Bantuan dari Pemerintah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat menyanggupi akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebijakan pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Pemerintah sudah menyanggupi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan dilakukan. Memang tidak by design karena pemerintah tidak memperkirakan kondisi akan parah seperti ini," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, setelah rapat dengan para kepala daerah, Jumat (2/7/2021).

Baca juga: Pengadilan Agama Purbalingga “Lockdown”, Sidang Perceraian Tertunda 2 Minggu

Sultan HB X menambahkan, bantuan nantinya tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah.

"BLT akan diselenggarakan baik pusat (pemerintah) maupun daerah," kata dia.

Disinggung terkait kesiapan khusus terutama soal anggaran, Sultan menjelaskan seluruh daerah sudah memiliki anggaran untuk bencana Covid-19 maupun belanja tak terduga (BTT).

"Kita semua kan sudah punya anggaran untuk bencana Covid-19 yang darurat juga ada. Sudah bisa by design, sudah lebih satu tahun. Penganggaran tidak ada masalah," katanya.

Menurutnya, jika nanti anggaran kurang dan butuh pendanaan tambahan pihaknya nanti akan meminta tambahan kepada DPRD Provinsi DIY.

"Kurang kan ngomong ke DPRD untuk nambahi, hanya itu saja. Kalau masalah pembiayaan nggak ada masalah anggaran ada semua," kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyampaikan pihaknya mendukung penuh Pemerintah DIY yang ikut menerapkan sepenuhnya PPKM darurat.

Pihaknya juga mengajak masyarakat DIY untuk ikut menyukseskan PPKM darurat.

"Memang ini pahit, banyak fasilitas umum, wisata perbelanjaan harus tutup atau mengurangi jam operasional, tapi jika tidak dilaksanakan dan didukung akan membuat kondisi ke depan lebih buruk lagi," ujarnya.

Baca juga: Ini Aturan PPKM Darurat di DIY, Tempat Wisata dan Mal Tutup, Restoran Hanya Take Away

Menurut Huda, pilihan pahit ini adalah yang terbaik untuk dilakukan. Jika tidak ada langkah tegas pemerintah dan kesadaran masyarakat, pihaknya khawatir bukan hanya kesehatan dan rumah sakit yang terpuruk, tetapi wisata dan ekonomi kedepan semakin terpuruk.

"Harapan kita dengan menahan diri dan menerapkan PPKM darurat ini bisa segera menurunkan penularan Covid-19 di DIY secara drastis dan cepat," tambahnya.

Terkait penganggaran, pihaknya siap memberikan dukungan sesuai dengan perundangan yang berlaku, seperti menggunakan mekanisme refocusing.

"Kami dukung secukupnya untuk program ini melalui refocusing ataupun mekanisme lain yang sudah diatur perundang-undangan," kata Huda.

"Kami juga akan mengawasi pelaksanaan sekaligus mengisi ruang ruang kosong yang perlu dilakukan dan dibantu," tutup Huda.