Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Kasus Korupsi, Kejari Kulon Progo Sita Kas Desa Banguncipto

Kompas.com - 06/12/2019, 19:45 WIB
Dani Julius Zebua,
Dony Aprian

Tim Redaksi

KULON PROGO, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulon Progo menyita uang senilai Rp 227 juta dari kas Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kulon Progo, Noviana Permanasari mengatakan, uang tersebut merupakan barang bukti sisa korupsi yang dilakukan Kepala Desa Banguncipto, HS dan Bendaharanya, SM (60).

"(Ini uang) yang sempat digunakan Kepala Desa maupun Bendahara dan sempat dimasukkan ke kas Desa Banguncipto," kata Noviana Permanasari, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Desa, Kejari Wates Geledah Ruang Kerja Kades Banguncipto

Noviana menambahkan, HS dan SM diduga bersekongkol menyelewengkan dana desa sejak 2014-2018.

"Kami menduga ini terkait dengan pidana korupsi karenanya kita lakukan penyitaan hari ini," kata Noviana.

Dia menjelaskan, uang sebesar Rp 227 juta yang diambil dari rekening Desa Banguncipto di Bank Pasar Kulon Progo, merupakan hasil pengembalian dari HS dan SM ketika kasus tersebut disidik kejaksaan.

Baca juga: Gelapkan Dana Desa Rp 1,15 M, Kades dan Bendara Desa di Kulon Progo Ditahan

Petugas, lanjutnya, kemudian menyimpan uang di rekening yang dikhususkan untuk menampung hasil tindak pidana korupsi.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggeledah kantor Kepala Desa Banguncipto di Kecamatan Sentolo.

Penggeledahan menyusul ditetapkannya Kepala Desa Banguncipto HS (50) dan Bendahara Desa SM (60) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Penggeledahan yang dipimpin Kasi Pidana Khusus Kejari Wates Noviana Permanasari dan Kasi Intel Yogi Andiawan Sagita memeriksa setiap ruangan.

Kejari menahan HS dan SM, terkait dugaan penyelewengan dana desa sepanjang tahun 2014-2018 senilai Rp 1,150 miliar.

Keduanya diduga merekayasa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa setempat.

"Kejari memulai penyelidikan pada 6 November 2019 lalu. Sebanyak 50 saksi sudah diperiksa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com