Penyegelan 46 Sekolah Negeri, Siswa Terlantar

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Hari pertama penyegelan 46 sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, membuat sejumlah siswa terlantar.

Para siswa dan guru yang sudah terlanjur datang ke sekolah terpaksa pulang lebih awal karena pintu pagar dan pintu kelas sudah disegel oleh pemilik lahan, Kamis (20/9/2018).

Fatmawati, salah satu wali murid SDN Plakpak 3 Pamekasan mengaku terkejut saat anaknya pulang lebih awal. Ketika anaknya ditanya, ternyata sekolahnya disegel oleh pemilik lahan sekolah.

"Anak saya pulang pagi. Saya kira sakit, ternyata sekolahnya disegel katanya," terang Fatmawti.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Moh. Tarsun,  saat dikonfirmasi mengatakan, Pemkab Pamekasan akan mencari solusi yang persuasif kepada 46 pemilik lahan.

Mereka akan diundang ke kantor Pemkab Pamekasan untuk didengar aspirasinya. Disdik akan menawarkan tiga opsi kepada para pemilik lahan agar mereka membuka segel sekolah.

Baca juga: Kecewa Tak Juga Diangkat PNS, Pemilik Tanah Segel 46 Sekolah Negeri

Pertama, menaikkan honor pemilik lahan yang awalnya Rp 1.090.000 per bulan, menjadi di atas honor semula sesuai dengan hasil kesepakatan.

Kedua, menyewa lahan yang ditempati sekolah per tahun. Ketiga, meninggalkan lahan yang sudah ditempati dan mencari lahan baru untuk dibangun gedung baru.

"Pendekatan persuasif tetap kami lakukan. Hal yang memungkinkan adalah menaikkan honor mereka," ujar Moh Tarsun.

Terkait dengan tuntutan mereka agar diangkat menjadi PNS, menurut Tarsun, itu sudah di luar kewenangan Disdik Pamekasan dan Pemkab Pamekasan.

Sebab, kewenangan pengangkatan PNS atau ASN, menjadi kewenangan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Kalau mereka minta diangkat PNS, kami dukung sama dengan tenaga honorer K2 lainnya. Tapi itu bukan kewenangan kami untuk memutuskan," imbuh Tarsun.

Sedangkan siswa yang terbengkalai di sekolah yang disegel, sementara waktu Disdik Pamekasan akan menempatkan proses belajar mengajar di rumah warga, atau di lembaga pendidikan terdekat dengan lokasi sekolah yang disegel.

"Kami tidak ingin ada siswa yang tidak belajar karena sekolahnya disegel. Mereka akan belajar di rumah warga dulu, sampai ada kesepakatan dengan pemilik lahan untuk membuka lagi segel sekolah," ungkap Tarsun.