Kondisi Pemerintahan Pasca-penangkapan Bupati Purbalingga oleh KPK

PURBALINGGA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan kepada tiga pejabat dan satu pihak swasta di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (4/6/2018).

Dari pejabat yang diamankan antara lain Bupati Purbalingga Tasdi; Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Hadi Iswanto; dan ajudan bupati, Teh Priyono.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Purbalingga, Suroto saat ditemui, Selasa (5/6/2018) mengungkapkan, pasca-penangkapan tersebut, kondisi pemerintahan berjalan sebagaimana biasanya.

Suroto menuturkan, hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pergantian jabatan bupati.

Untuk sementara, kata dia, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat secara normatif dikoordinasikan oleh Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi.

“Kepada seluruh jajaran ASN Pemkab Purbalingga, diimbau untuk melakukan kegiatan seperti biasa dan menjaga kondusifitas dengan mengedepankan praduga tak bersalah,” katanya.

Baca juga: Kena OTT KPK, Status Bupati Purbalingga di PDI-P Dipertanyakan

Menurut dia, jajaran eksekutif tengah membicarakan bantuan hukum untuk Tasdi. Kendati demikian, prioritas utama wakil bupati adalah melakukan langkah strategis untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua DPRD Purbalingga, Tongat mengatakan, dalam waktu dekat semua unsur pimpinan legislatif akan menggelar rapat terbatas dan berkonsultasi dengan eksekutif.

Baca juga: Kena OTT KPK, Bupati Purbalingga Diboyong ke Jakarta

Langkah strategis terkait kekosongan jabatan bupati, kata Tongat, sangat mendesak karena Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan harus segera ditetapkan.

“KUA-PPAS perubahan yang tanda tangan harus bupati atau pelaksana tugas yang sah secara undang-undang. Harusnya Juli ini ditetapkan, tapi karena ada penangkapan ini, kemungkinan molor sampai Agustus,” pungkasnya.