Bupati Purbalingga Ditangkap KPK, DPRD Gelar Rapat Internal

PURBALINGGA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap bupati dan sejumlah pejabat di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (4/6/2018).

Wakil Ketua DPRD Purbalingga Adi Yuwono membenarkan hal tersebut. Menurut dia, OTT KPK terkait dengan dugaan penyelewengan dalam proses pengadaan sejumlah proyek di Purbalingga.

"Ada dua proyek yang kami rasa janggal, terutama di proses lelang. Pembangunan gedung baru untuk DPRD dan Islamic Center. Dua proyek besar, tapi tidak transparan dalam proses lelang," katanya.

Adi merinci, gedung baru DPRD Purbalingga merupakan proyek yang menyedot anggaran Rp 30 miliar. Sementara Islamic Center sendiri diplot dengan anggaran Rp 77 miliar.

"Proyek Islamic Center dibagi tiga tahap, untuk pembebasan lahan sebesar Rp 18 miliar keluar tahun 2016, dan saat ini sudah masuk tahap pengurukan," ujarnya.

Baca juga: OTT di Purbalingga, KPK Duga Terkait Proyek Pembangunan

Adi mengungkapkan, saat ini pihak DPRD Purbalingga tengah mempersiapkan rapat internal terkait OTT tersebut.

Dia berharap penangkapan ini tidak berimbas pada kelangsungan pemerintahan dan pembangunan di Purbalingga.