Kena OTT KPK, Status Bupati Purbalingga di PDI-P Dipertanyakan

PURBALINGGA, KOMPAS.com - Pascaoperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Purbalingga Tasdi, Senin (4/6/2018), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Purbalingga langsung mengambil langkah strategis untuk membenahi stabilitas internal.

Pasalnya, sebelum dicokok KPK, Tasdi juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P Purbalingga.

Sekretaris DPC PDI-P Purbalingga Bambang Irawan ketika dihubungi, Selasa (5/6/2018), mengatakan, pihaknya mendukung proses hukum yang berlaku.

Baca juga: Kena OTT KPK, Bupati Purbalingga Diboyong ke Jakarta

“Meskipun bupati merupakan kader, perlu saya tegaskan, dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan partai PDI-P,” katanya.

Terkait dengan status Tasdi, Bambang mengungkapkan, PDI-P selalu tegas kepada setiap kader yang terlibat kasus korupsi.

“Otomatis dipecat, informasi dari Pak Sekjen (Hasto), tapi secara resmi surat belum kami terima,” ujarnya.

Baca juga: Bupati di Purbalingga Ditangkap KPK, DPRD Gelar Rapat Internal

Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, Bambang secara pribadi telah diminta untuk menghadap ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Tengah pada Selasa (5/6/2018).

“Setelah surat turun, kami akan langsung melakukan pembenahan internal. Kaitannya dengan mekanisme yang lain, kami tegak lurus dengan aturan partai,” tuturnya.

Baca juga: Ada Aksi Kejar-kejaran antara Petugas KPK dengan Seorang Pejabat di Purbalingga