Polda Jabar Akan Telusuri Aliran Dana Suap Pilkada Garut

KARAWANG, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Jawa Barat terus menelusuri aliran dana dugaan suap Pilkada Garut yang menyeret ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut untuk meloloskan salah satu calon.

"Kita akan periksa aliran dananya sampai mana, siapa yang menyuruh," ujar Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto seusai meluncurkan Dai Kamtibmas, Deklarasi Pilkada Damai, dan Peresmian Gedung Satreskrim Polres Karawang, Rabu (7/3/2018).

Kapolda mengatakan, pihaknya akan memproses siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal tersebut dilakukan agar pilkada berjalan sesuai harapan masyarakat.

Belajar dari kasus di Garut, ia meminta  KPU dan Panwaslu netral dalam pilkada. Menurutnya, pilkada akan berjalan aman dan nyaman jika TNI-Polri, penyelenggara, dan pengawas bersikap netral.

"Termasuk juga penyelenggara saya imbau, penyelenggara adalah KPU dan wasitnya, Panwaslu, juga harus bersifat netral," katanya.

Baca juga : Suap Pilkada Garut, Ditemukan Beberapa Nama Setor Uang ke Rekening Soni

Polisi, kata dia, bertugas mengawal dan mengamankan agar proses demokrasi berjalan tepat waktu dan aman.

"Jadi masyarakat harus yakin, silahkan pilih sesuai dengan pilihan hatinya masing-masing. Sehingga tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan, apalagi provokasi," katanya.

Jika terjadi intimidasi, pemaksaan, dan provokasi, ia meminta masyarakat untuk melapor ke pihak terkait. Yang pasti, kata dia, Polri bersinergi dengan TNI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan pihak terkait untuk bersama-sama mengawal Jawa Barat.

Baca juga : Marbut Masjid yang Rekayasa Penganiayaan di Garut Dapat Sepeda hingga Uang

"Sehingga di pilkada Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang, ini aman, terbebas dari isu-isu seperti itu," katanya.