Polda Jabar Akan Telusuri Aliran Dana Suap Pilkada Garut

"Kita akan periksa aliran dananya sampai mana, siapa yang menyuruh," ujar Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto seusai meluncurkan Dai Kamtibmas, Deklarasi Pilkada Damai, dan Peresmian Gedung Satreskrim Polres Karawang, Rabu (7/3/2018).

Kapolda mengatakan, pihaknya akan memproses siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal tersebut dilakukan agar pilkada berjalan sesuai harapan masyarakat.

Belajar dari kasus di Garut, ia meminta  KPU dan Panwaslu netral dalam pilkada. Menurutnya, pilkada akan berjalan aman dan nyaman jika TNI-Polri, penyelenggara, dan pengawas bersikap netral.

"Termasuk juga penyelenggara saya imbau, penyelenggara adalah KPU dan wasitnya, Panwaslu, juga harus bersifat netral," katanya.

Polisi, kata dia, bertugas mengawal dan mengamankan agar proses demokrasi berjalan tepat waktu dan aman.

"Jadi masyarakat harus yakin, silahkan pilih sesuai dengan pilihan hatinya masing-masing. Sehingga tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan, apalagi provokasi," katanya.

Jika terjadi intimidasi, pemaksaan, dan provokasi, ia meminta masyarakat untuk melapor ke pihak terkait. Yang pasti, kata dia, Polri bersinergi dengan TNI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan pihak terkait untuk bersama-sama mengawal Jawa Barat.

"Sehingga di pilkada Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang, ini aman, terbebas dari isu-isu seperti itu," katanya.