NUNUKAN, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Nunukan, Kalimantan Utara, menggelontorkan anggaran dengan asumsi Rp 25 miliar untuk menambal utang RSUD Nunukan yang terancam bangkrut.
Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj Miskia mengatakan, RSUD Nunukan saat ini beroperasi normal dengan jaminan gelontoran anggaran subsidi dari Pemkab Nunukan dengan asumsi anggaran sebesar Rp 25,5 miliar.
"Pemda menganggarkan Rp 6,5 miliar di pergeseran anggaran BTT. Dan sisanya Rp 19 miliar di APBD Perubahan 2024,"ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/6/2024).
Dengan subsidi tersebut, kini pelayanan medis dan administrasi RSUD mulai menggeliat bangkit dari ancaman kebangkrutan.
Miskia menegaskan, meski ketersediaan obat belum sepenuhnya maksimal, RSUD Nunukan sudah menjalin kerjasama dengan dua apotek swasta di Nunukan.
"Jadi nanti pasien tinggal membawa resep ke dua apotek mitra RSUD. Klaimnya RSUD yang bayar,"imbuhnya.
Miskia berharap, suntikan anggaran yang diberikan Pemda bisa membuat RSUD Nunukan mengoptimalkan pelayanan dan lebih ketat dalam penerapan aturan.
Harapannya, kondisi merugi yang membuat RSUD di ambang kebangkrutan menjadi pelajaran berharga yang bisa meningkatkan etos kerja para tenaga medis.
"Insyaallah, pelayanan RSUD Nunukan sudah kembali normal,"kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj Miskia mengatakan, kondisi RSUD di ambang bangkrut.
Dia mengungkap, periode Mei 2024 kas RSUD sudah kosong. Imbasnya, tagihan operasional rutin, seperti, air, listrik, dan oksigen, tidak terbayar.
“Kas RSUD di bulan Mei 2024 itu nol rupiah. Air PDAM sudah tidak terbayar 5 bulan, sekitar Rp 520 juta. Oksigen masuk 3 bulan belum terbayar. Itu perbulannya Rp 210 juta. Termasuk tagihan listrik PLN. Kita juga sudah di-blacklist oleh sejumlah vendor obat,” ungkap Miskia.
Baca juga: Operasional PMI Nunukan Terancam Terhenti akibat RSUD Nunukan Berutang Rp 651 Juta
Merujuk catatan keuangan, RSUD Nunukan, total utang RSUD Nunukan sejak 2021, sekitar Rp 42.287.779.060.
Rinciannya adalah utang obat, BMHP, BHP dan lainnya. Dengan rincian, utang tahun 2021, sebesar Rp 3,5 miliar, tahun 2022, sebesar Rp 8 miliar dan utang tahun 2023 Rp 30,7 miliar.
Dari total utang tersebut, RSUD sudah membayar tagihan sebesar Rp 17.317.596.362, sehingga masih tersisa Rp 24.970.182.698.
Sebagai informasi, anggaran BLUD RSUD Nunukan sedang masuk penyidikan Kejari Nunukan, dengan ditemukannya dugaan penyelewengan anggaran penanggulangan Covid-19, sebesar Rp 3,6 miliar di tahun 2022.
Namun, Jaksa juga menemukan angka kerugian jauh lebih besar di tahun 2021, yang jumlahnya masih dalam penghitungan BPKP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.