Operasional PMI Nunukan Terancam Terhenti akibat RSUD Nunukan Berutang Rp 651 Juta

NUNUKAN, KOMPAS.com – Operasional Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) di Nunukan, Kalimantan Utara, terancam terhenti akibat RSUD Nunukan yang belum membayar hutang mereka sejak 2023.

"Akibat utang RSUD Nunukan ke PMI, kita terancam tidak bisa membeli barang dari penyedia jasa/vendor alat alat untuk donor darah. Saat in, utang kita di vendor cukup besar dan mengakibatkan kepercayaan vendor ke kita, berkurang," ujar Ketua PMI Nunukan, Kaharuddin Tokkong, Selasa (11/6/2024).

PMI Nunukan mencatat, besaran utang RSUD Nunukan Rp 651 juta. Dengan utang sebesar itu, PMI Nunukan juga sudah tidak nyaman untuk belanja sarana prasarana untuk kebutuhan donor darah.

Seperti regen, kantong darah, dan alat alat pendukung lain.

Baca juga: RSUD Nunukan Kolaps, Utang Menumpuk, Obat Habis sampai Tak Mampu Bayar Air dan Listrik

"Jadi, karena RSUD berutang ke PMI, kami juga ikutan utang ke vendor. Kalau saya tidak salah, besaran utang PMI ke vendor sekitar Rp 300 jutaan," imbuh Kahar.

Tak hanya dari sisi penyediaan sarana prasarana untuk Unit Donor Darah (UDD). Para petugas PMI juga terpaksa tidak menerima tunjangan.

Padahal, mayoritas mereka adalah tenaga honor, yang penggajiannya juga menggunakan standar gaji honorer, yang tentunya akan sangat kekurangan ketika tidak menerima tunjangan.

Kahar menegaskan, tunjangan gaji bagi para pegawai honor di PMI Nunukan, menjadi stimulan atau penyemangat kerja.

"Beberapa dari petugas honor kami ada yang memilih keluar, bekerja di Tarakan, KTT (Kabupaten Tana Tidung), mendaftar PPPK. Jadi, kalau ditanya sejauh mana pengaruh tunggakan hutang RSUD di PMI, cukup besar pengaruhnya," ujar Kahar.

Selain penyediaan peralatan donor darah, PMI butuh melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas mutu layanan dan SDM.

Semua hal tersebut, tersendat karena utang RSUD yang tak kunjung terbayar.

Kahar menuturkan, PMI Nunukan kerap kali meminjam kantong darah, ataupun regen ke PMI Tarakan untuk mengakali kekurangan peralatan tersebut di Nunukan.

Setelah ada uang tersedia, PMI Nunukan akan berbelanja kantong darah dengan merek sama, dan dikirim ke Tarakan, untuk mengganti kantong darah atau sarpras lain yang sebelumnya dipinjam.

"Ini masalah nyawa ya, jadi kita tidak boleh kosong darahnya. Mungkin darah kita tidak kosong, tapi ada suatu saat di mana ada pasien butuh darah golongan tertentu, atau pasien dengan keluhan trombosit. Itu yang kadang kita share di banyak medsos untuk mencarinya," imbuh dia.

Kahar berharap, RSUD Nunukan bisa segera membayar utang, karena pembayaran tersebut, akan digunakan untuk operasional PMI dan menjamin pelayanan UDD, terus aktif.

"Pertama vendor sudah mulai distrust ke kami, yang kedua, tidak mungkin darah tidak dikantongi tabung darah. Kita butuh juga regen juga, kalau utang tidak segera terbayar, kita tidak tahu akan seperti apa. Pegawai PMI juga tunjangannya berbulan bulan belum dibayar," kata Kahar.

Baca juga: ASN Disdukcapil Nunukan yang Lecehkan Gadis Pemohon KTP Diberhentikan Sementara

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj Miskia menjelaskan, kondisi RSUD diambang bangkrut.

Bahkan, untuk kas RSUD Bulan Mei 2024, sudah kosong, sehingga tagihan listrik, air PDAM, juga oksigen, tidak terbayar.

"Kas RSUD di bulan Mei 2024 itu nol rupiah. Air PDAM sudah tidak terbayar 5 bulan, sekitar Rp 520 juta. Oksigen masuk 3 bulan belum terbayar. Itu perbulannya Rp 210 juta. Termasuk tagihan listrik PLN. Kita juga sudah di-blacklist oleh sejumlah vendor obat," ujar Miskia.