Kondisi RSUD Nunukan Kolaps, DPRD Desak Segera Ada Solusi: Demi Rakyat

KOMPAS.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan terancam kolaps dan tak bisa beroperasi melayani masyarakat. 

Berdasar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, total utang sejak 2021 yang ditanggung RSUD Nunukan senilai Rp 42.287.779.060. 

Menurut salah satu anggota dewan bernama Andre Pratama, masalah rumah sakit yang jadi rujukan 21 kecamatan tersebut sudah parah dan harus dicarikan solusi. 

"Kalau bisa pakai anggaran BTT (belanja tidak terduga), mungkin bisa segera digelontorkan saja. Ini masalah sudah parah, kalau tidak ada subsidi, kita akan sama-sama menyaksikan RSUD Nunukan tidak beroperasi dan Nunukan tidak punya rumah sakit," kata Andre.

Baca juga: RSUD Nunukan Kolaps, Utang Menumpuk, Obat Habis sampai Tak Mampu Bayar Air dan Listrik

DPRD kritik keras 

Ketua DPRD Nunukan Rachma Leppa Hafid dalam RDP yang dikuti 9 anggota dewan lainnya juga mengkritik kinerja Dewan Pengawas Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Menurutnya, kondisi RSUD yang terlilit utang sejak 2021 dan baru terungkap gara-gara adanya aksi mogok pegawai sungguh memprihatinkan. 

Baca juga: 3 Bulan Upah Belum Dibayar, Puluhan Cleaning Service RSUD Nunukan Mogok Masal

"Terus terang saya marah ini, bagaimana kerja Dewan Pengawas. Kan ada asisten 1, ada Kepala Badan Anggaran, dan Kepala Dinas Kesehatan. Jangan hanya bawa balpoin ke mana-mana, tapi bawa juga otak untuk berpikir. Kondisi RSUD sudah komplikasi begini kok dibiarkan," kata Leppa.

Sementara itu, aggota dewan bernama Andi Mutamir menyebut masalah RSUD, bukan masalah sepele, karena menyangkut nyawa orang banyak. 

"Ini kasus yang seharusnya dibicarakan jauh-jauh hari. Tapi, baru terbuka setelah mencapai kondisi nyaris tidak tertolong atau stadium akhir. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana nanti kalau ada pasien butuh transfusi darah, apa respons keluarga pasien yang rutin cuci darah. Tolong ini harus segera diselesaikan, dan harus ada solusi hari ini juga," kata dia.

Usulan DPRD

Dalam RPD tersebut anggota dewan sepakat memberi saran untuk memakai anggaran belanja tidak terduga atau BTT. 

Usulan ini juga menjadi rekomendasi yang disepakati Ketua DPRD Nunukan Rachma Leppa Hafid, dan Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Hamsing. 

Bagian Anggaran Pemkab Nunukan, Elos, mengatakan, Pemda Nunukan akan segera menggelar rapat untuk mengatasi persoalan utang RSUD Nunukan.

"Kalau bisa pakai anggaran BTT (belanja tidak terduga), mungkin bisa segera digelontorkan saja. Ini masalah sudah parah, kalau tidak ada subsidi, kita akan sama-sama menyaksikan RSUD Nunukan tidak beroperasi dan Nunukan tidak punya rumah sakit," kata Andre.

Penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Nunukan

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor RDP antara DPRD Nunukan dan managemen RSUD serta Pemkab Nunukan menyoal hutang RSUD yang menjadi ancaman kebangkrutan RSUD

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj Miskia menjelaskan, kondisi RSUD diambang bangkrut.